Implementasi wewenang pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran air laut perspektif peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 (studi kasus di Kabupaten Kendal)

Putri, Tutik Awaliyah Trisna (2025) Implementasi wewenang pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran air laut perspektif peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 (studi kasus di Kabupaten Kendal). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI TUTIK AWALIYAH[1][1] (1).pdf Download (3MB)
	Text Tutik Awaliyah Trisna Putri_33030210055_Implementasi wewenang pemerintah daerah.pdf Download (3MB)
	Text Tutik Awaliyah Trisna Putri_33030210055_Implementasi wewenang pemerintah daerah.pdf Download (3MB)
	Text Tutik Awaliyah Trisna Putri_33030210055_Implementasi wewenang pemerintah daerah.pdf Download (3MB)
	Text Tutik Awaliyah Trisna Putri_33030210055_Implementasi wewenang pemerintah daerah.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Tutik Awaliyah Trisna Putri. 2025. Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Air Laut Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ( Studi Kasus di Kabupaten Kendal ). Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci: Wewenang pemerintah daerah, Pengendalian pencemaran air laut, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian pencemaran air laut, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Kabupaten Kendal, dengan panjang garis pantai sekitar ±42,2 km, memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata bahari. Namun, wilayah ini menghadapi tantangan serius berupa pencemaran air laut yang bersumber dari limbah industri, limbah rumah tangga, serta sampah plastik yang terbawa dari daratan. Masalah ini berdampak pada penurunan kualitas ekosistem laut, menurunnya daya tarik wisata, serta kerugian bagi masyarakat pesisir. Adapun pertanyaan penelitian meliputi: Bagaimana implementasi wewenang pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran air laut di Kabupaten Kendal dan Bagaimana implementasi wewenang pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran air laut di Kabupaten Kendal perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum non- doktrinal dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah Kabupaten Kendal, pengelola kawasan pantai, masyarakat pesisir, warga di sekitar kawasan industri, serta wisatawan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lainnya. Penelitian ini menggunakan teori wewenang sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran air laut di Kabupaten Kendal telah berjalan, melalui penerapan sistem pengawasan kualitas air laut, penyusunan dokumen AMDAL, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta kegiatan pembersihan pantai. Dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan teori kewenangan, implementasi kewenangan pemerintah daerah telah terlaksana sesuai ketentuan meskipun belum optimal karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Keberhasilan ini perlu terus ditingkatkan melalui penguatan program khusus pengendalian pencemaran air laut, optimalisasi anggaran dan pelibatan masyarakat agar pengendalian pencemaran laut di Kabupaten Kendal berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi kualitas lingkungan pesisir

Actions (login required)

View Item