IMPLEMENTASI TUGAS DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

RAHMAYANTI, DESSY (2025) IMPLEMENTASI TUGAS DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text DESSY RAHMAYANTI_33030210089_IMPLEMENTASI TUGAS DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG-1.pdf Download (2MB)
	Text DESSY RAHMAYANTI_33030210089_IMPLEMENTASI TUGAS DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG-1.pdf Download (2MB)

Abstract

Dinas Perhubungan adalah lembaga Pemerintahan Kabupaten Temanggung yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengaturan, dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran. Dalam penelitian ini membahas Implementasi Tugas Dinas Perhubungan Dalam Penyelenggaraan Perparkiran Di Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dan teori implementasi kebijakan menurut Smith. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi tugas Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Yuridis-Empiris. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu temuan fakta-fakta penelitian yang dituangkan secara logis dan sistematika kemudian menjadi kesimpulan dari penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dirancang untuk meningkatkan ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas, dampaknya terhadap kurangnya kesejahteraan pada masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan perparkiran berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas dan Funsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung belum berjalan optimal, karena rendahnya SDM yang dimiliki oleh petugas parkir. Dengan banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan parkir yang menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat atas keberadaan tukang parkir. Teori implementasi kebijakan Smith mengatakan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, badan yang bertanggung jawab, dan faktor lingkungan. Kebijakan yang diidealkan telah dirancang dengan baik, namun implementasinya masih terbatas oleh faktor lingkungan dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Actions (login required)

View Item