PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BMT BERKAITAN DENGAN PENUNGGAKAN ANGSURAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus BMT Al-Fattah Kecamatan Susukan)

, Afif Fuady Indrayana (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BMT BERKAITAN DENGAN PENUNGGAKAN ANGSURAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus BMT Al-Fattah Kecamatan Susukan). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text AFIF FUADY INDRAYANA BAB 1,2 DAN 5.pdf Download (2MB)
	Text AFIF FUADY INDRAYANA BAB 1,2 DAN 5.pdf Download (2MB)

Abstract

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia semakin pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan larangan riba. Salah satu lembaga yang berperan penting adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan bisnis, serta memperoleh legitimasi melalui regulasi pemerintah dan fatwa DSN-MUI. Fokus masalah pada penelitian ini adalah: 1) bagaimana penunggakan angsuran dalam pembiayaan mudharabah di BMT Al-Fattah Kecamatan Susukan, 2) bagaimana perlindungan hukum terhadap BMT berkaitan dengan penunggakan angsuran dalam pembiayaan mudharabah? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan metode yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas dan nasabah, sedangkan data sekunder bersumber dari jurnal, buku, artikel, Undang-Undang, Al-Qur’an, dan fatwa DSN-MUI. Analisis dilakukan secara deskriptif melalui penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunggakan angsuran dalam pembiayaan mudharabah di BMT Al-Fattah dipengaruhi oleh faktor internal, seperti lemahnya kompetensi SDM, kurangnya pengawasan, dan komunikasi yang tidak efektif, serta faktor eksternal dari nasabah, seperti kegagalan usaha, ketidakjujuran dalam pelaporan, dan rendahnya kesadaran hukum. Untuk mengatasinya, BMT menerapkan perlindungan hukum preventif berupa analisis kelayakan nasabah, penyusunan akad yang jelas, monitoring usaha, penerapan jaminan, edukasi syariah, serta penguatan administrasi internal. Selain itu, upaya represif dilakukan melalui musyawarah, restrukturisasi pembiayaan, eksekusi jaminan, penyelesaian sengketa di Basyarnas atau Pengadilan Agama, hingga pencatatan daftar hitam. Secara keseluruhan, upaya preventif dan represif tersebut menunjukkan bahwa BMT memiliki instrumen perlindungan hukum yang komprehensif, terukur, dan sesuai dengan hukum positif serta prinsip hukum ekonomi syariah.

Actions (login required)

View Item