IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 21 TAHUN 2017 DALAM PENGELOLAAN KAWASAN ALUN-ALUN PERSPEKTIF TEORI COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Di Kabupaten Temanggung)

Kumalasari, Ranti (2025) IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 21 TAHUN 2017 DALAM PENGELOLAAN KAWASAN ALUN-ALUN PERSPEKTIF TEORI COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Di Kabupaten Temanggung). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text RANTI KUMALASARI_33030200117.pdf Download (3MB)
	Text RANTI KUMALASARI_33030200117.pdf Download (3MB)

Abstract

Alun-alun adalah area terbuka di kota yang biasanya berupa lapangan rumput luas dengan pohon di sekelilingnya. Kawasan alun-alun adalah contoh ruang publik yang bisa dijelaskan sebagai ruang di kota. atau urban open space. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 menjelaskan tentang cara mengelola barang yang dimiliki oleh daerah salah satunya adalah alun- alun. Pengelolaan kawasan alun-alun Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung perlu menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam implementasinya. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam pengelolaan kawasan. Kolaborasi ini sering disebut Teori Collaborative governance. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat non-doktrinal. Penelitian hukum non-doktrinal dilakukan langsung dengan sumber data primer yakni memeriksa kenyataan di lapangan, dan berdasarkan studi tentang cara hukum berfungsi dalam masyarakat, dan data sekunder yang terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 dan teori Collaborative governance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan implementasi Perda Nomor 21 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah dalam pengelolaan kawasan alun-alun Kabupaten Temanggung terbagi dalam beberapa bagian, yakni perencanaan, penganggaran, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian. Tahapan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Sekda, Dinas PUPR, DLH, dan Satpol PP yang didasarkan pada Peraturan Bupati. Kemudian, pengelolaan kawasan alun-alun yang dilihat melalui model collaborative governance Ansell dan Gash kondisi awal menunjukkan bahwa adanya ketimpangan kekuasaan. Gaya kepemimpinan yang muncul cenderung bersifat teknis dalam pengambilan keputusan dan reaktif. Dalam konteks pengelolaan alun-alun Temanggung, struktur kelembagaan sudah terbentuk secara formal, yakni melalui pelibatan OPD-OPD seperti Sekda, DLH, Dinas PUPR, Satpol PP, dan Dinas Perdagangan/Perhubungan tanpa terdapat mekanisme atau forum yang secara eksplisit melibatkan masyarakat sipil, pedagang, komunitas seni, maupun pengguna ruang publik lainnya dalam forum pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan alun-alun di Kabupaten Temanggung, proses kolaboratif belum berjalan sebagaimana mestinya. Dimana pemerintah hanya mempraktikkan model top-down dalam pengambilan keputusan tanpa membuka ruang interaksi publik yang sistematis.

Actions (login required)

View Item