Pembaharuan Sistem Pemerintahan Kadipaten di Wilayah Administratif Kasunanan Surakarta Tahun 1918-1928

HASYIMUDZAKI, ALFIAN YAZID (2025) Pembaharuan Sistem Pemerintahan Kadipaten di Wilayah Administratif Kasunanan Surakarta Tahun 1918-1928. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Skripsi.2.pdf Download (5MB)
	Text Skripsi.2.pdf Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Hasyimudzaki, Alfian Yazid. 2025. Pembaharuan Sistem Pemerintahan Kadipaten di Wilayah Administratif Kasunanan Surakarta Tahun 1918-1928. Skripsi. Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Universitas Negeri Salatiga. Pembimbing: Drs. Taufiqul Mu’in, M.Ag. Keraton Kasunanan Surakarta merupakan sebuah kerajaan yang masih menggunakan sistem birokrasi tradisional. Namun setelah masuknya pengaruh pemerintah Kolonial, secara perlahan membuat adanya perubahan pada sistem pemerintahan yang dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Keraton Kasunanan Surakarta awal abad 19, transisi pemerintahan kadipaten tahun 1918, dan restrukturisasi wilayah administratif Kadipaten Pangreh Praja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang terdiri dari; heuristic (pengumpulan data), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran data), dan historiografi (penulisan sejarah). Sumber-sumber primer yang digunakan berupa arsip atau dokumen milik Kasunanan Surakarta maupun pemerintah kolonial, dan juga koran-koran Hindia-Belanda. Selain itu penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal dan juga penelitian-penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Kasunanan Surakarta merupakan kerajaan pindahan yang didirikan setelah runtuhnya Keraton Kartasura. Birokrasi pemerintahannya menggunakan birokrasi tradisional, namun seiring waktu tergeser dengan dibentuknya Kadipaten Polisi di wilayah tersebut. 2) Hingga akhirnya terjadilah transisi pemerintahan kadipaten pada tahun 1918 melahirkan Kadipaten Pangreh Praja sebagai sebuah kadipaten utuh, hal itu bersamaan dengan berakhirnya reorganisasi agraria, sehingga nantinya berpengaruh terhadap upah yang diterima pejabat karena penghapusan tanah lungguh. 3) Kemudian dilakukan pembagian ulang terhadap beberapa wilayah pada tahun 1922 dan dilanjut reformasi administrasi tahun 1928, sebagai jawaban atas pengoptimalan pelayanan dan kemerosotan kualitas pejabat pemerintahan di wilayah Surakarta. Kata kunci: Pembaharuan, Pemerintahan, Kadipaten, Kasunanan Surakarta.

Actions (login required)

View Item