PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PERSPEKTIF REGULASI PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA (STUDI KASUS KOMPARASI SCHOOL OF LIFE LEBAH PUTIH DAN SDN MANGUNSARI 6 SALATIGA)

WAFIROH, ISNA (2025) PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PERSPEKTIF REGULASI PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA (STUDI KASUS KOMPARASI SCHOOL OF LIFE LEBAH PUTIH DAN SDN MANGUNSARI 6 SALATIGA). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text ISNA WAFIROH (3301018004)HKI_ok.pdf Download (828kB)
	Text ISNA WAFIROH (3301018004)HKI_ok.pdf Download (828kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam perspektif regulasi perlindungan anak di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada implementasi pendidikan inklusif di dua sekolah di Salatiga, yakni School of Life Lebah Putih dan SDN Mangunsari 6. Penelitian ini juga meninjau kesesuaian praktik pemenuhan hak ABK dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anak Berkebutuhan Khusus, dan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, guru kelas, guru pendamping khusus (shadow teacher), serta orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pembelajaran, interaksi sosial antar siswa, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan inklusif di kedua sekolah. Data kemudian dianalisis untuk melihat sejauh mana implementasi inklusi sesuai dengan prinsip regulasi perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di School of Life Lebah Putih dilaksanakan dengan pendekatan yang personal dan humanis. Anak-anak diperlakukan setara, memiliki kebebasan untuk berpendapat, berteman, belajar, serta memilih pendamping (shadow teacher) dari keluarga. Sebaliknya, di SDN Mangunsari 6 masih terdapat keterbatasan dalam sarana, tenaga pendidik, dan pemahaman budaya inklusi, misalnya hanya tersedia satu shadow teacher untuk seluruh jenjang. Dalam perspektif regulasi, implementasi pendidikan inklusif di kedua sekolah mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun, penerapannya di sekolah negeri belum sepenuhnya optimal karena terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan penguatan regulasi teknis serta dukungan sumber daya yang memadai.

Actions (login required)

View Item