PERUBAHAN PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2025 DALAM PERSPEKTIF TEORI SUPREMASI SIPIL

FITRI, ZAHRA LAILA (2025) PERUBAHAN PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2025 DALAM PERSPEKTIF TEORI SUPREMASI SIPIL. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text 1. PERUBAHAN PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2025 DALAM PERSPEKTIF TEORI SUPREMASI SIPIL.pdf Download (2MB)

Abstract

Zahra Laila Fitri, 2025. “Perubahan Peran Tentara Nasional Indonesia Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 Dalam Perspektif Teori Supremasi Sipil”. Skripsi Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Munajat, PhD. Kata Kunci: Peran Tentara Nasional Indonesia, Supremasi Sipil, Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 Penelitian ini mengkaji perubahan peran Tentara Nasional Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia dan bagaimana perubahan peran tersebut dalam perspektif teori supremasi sipil. Penelitian ini menjadi penting karena kekhawatiran utama dari penelitian ini adalah potensi kembalinya dwifungsi Tentara Nasional Indonesia dan menggerus prinsip kontrol sipil atas militer. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, pendapat para ahli, laporan lembaga kredibel, dan klarifikasi dari institusi resmi. Teknik pengumpulan data melibatkan triangulasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan antara aspek-aspek hukum yang relevan, serta melakukan penilaian kritis terhadap dampak perubahan undang-undang terhadap supremasi sipil di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 jika dibandimgkan dengan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 maka akan menemukan pada pasal 47 memperluas peran Tentara Nasional Indonesia dalam jabatan sipil, pasal 7 memperluas ruang lingkup tugas operasi militer selain perang, serta pasal 53 memperpanjang usia pensiun prajurit. Dalam perspektif teori supremasi sipil, revisi ini menunjukkan pelemahan kontrol sipil objektif, potensi kembalinya kontrol sipil subjektif yang negatif, dan ancaman terhadap demokrasi. Perubahan tersebut menunjukan pelemahan kontrol karena mengaburkan batas sipil-militer. Peran militer yang semakin luas membuka peluang kembalinya kontrol sipil subjektif yang memungkinkan militer ikut campur dalam politik dan pemerintahan, bukan sebagai pelaksana kebijakan sipil yang profesional. Selain itu, perpanjangan usia pensiun militer menghambat regenerasi dan mengancam profesionalisme serta stabilitas demokrasi yang berpijak pada supremasi sipil.

Actions (login required)

View Item