ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK GUGATAN CERAI PERSPEKTIF SADDU ADZ-DZARI’AH Studi Putusan Nomor : 1192/Pdt.G/2023/PA.Amb

Fikri, Muhamad Haikal (2025) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK GUGATAN CERAI PERSPEKTIF SADDU ADZ-DZARI’AH Studi Putusan Nomor : 1192/Pdt.G/2023/PA.Amb. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Mahamad Haikal Fikri-33010210092-ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK GUGATAN CERAI .pdf Download (2MB)
	Text Mahamad Haikal Fikri-33010210092-ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK GUGATAN CERAI .pdf Download (2MB)
	Text Mahamad Haikal Fikri-33010210092-ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK GUGATAN CERAI .pdf Download (2MB)

Abstract

Fikri Muhamad Haikal, 33010210092. Pertimbanagan Hakim Menolak Gugatan Cerai Perspektif Al-Dzariah (Studi Kasus Perkara No. 1192/Pdt.G/2023/PA.Amb), Sekripsi. Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembinmbing : Ibu Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Gugatan ditolak, Saddu Al-dzariah Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh mahluk Allah yang memiliki hambatan dan rintangan. Sepasang suami istri yang tidak kuat dalam menghadapi hambatan dan rintangan, akan menempuh dan memilih berpisah secara hukum yang dengan istilah perceraian melalui Pengadilan Agama, yang akan diputuskan oleh hakim. Hakim dapat menerima atau menolak gugatan xerai dengan beberapa alasan tertentu. Salah satu kasus perceraian yang ditolak hakim adalah kasus putusan nomor: 1192/Pdt.G/2023/PA.Amb. Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan untuk menggali dan memahami dasar-dasar pertimbangan hakim, serta bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip analisis hukum Islam perspektif saddu adz-dzariah dalam memutus perkara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskrptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan mengunakan sumber data sekunder berupa putusan nomor: 1192/Pdt.G/2023/PA.Amb. dan sumber data berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum tentang gugatan ditolak dan pendekatan Sadd Al-dzariah. Pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Putusan dengan nomor 1192/Pdt.G/2023/PA.Amb menjadi putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) karena Penggugat tidak dapat memenuhi syarat formil berupa surat izin dari atasan. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tantang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, TNI, dan Polri jo: Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990; dan SEMA No. 10 Tahun 2020 menegaskan bahwa perceraian anggota TNI/Polri tanpa izin atasan tidak dapat diterima. Putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sesuai dengan penerapan prinsip saddu al-dzari‘ah. Hakim berusaha menutup peluang terjadinya pelanggaran disiplin militer, menjaga asas legalitas, serta menghindari dampak negatif (mafsadah) yang mungkin muncul apabila gugatan tetap dikabulkan tanpa izin atasan. Pertimbangan hakim menolak putusan lebih mengarah ke pencegahan kerusakan hukum yang berpotensi lahirnya putusan yang tidak prosedural, bukan untuk mencegah kerusakan subtansial yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Actions (login required)

View Item