STUDI KRITIS TERHADAP PASAL 4 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 PERSPEKTIF FIQIH PEREMPUAN KH. HUSEIN MUHAMMAD & FIQIH MUNAKAHAT

NURRAHMAH, SITI FADHILAH (2025) STUDI KRITIS TERHADAP PASAL 4 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 PERSPEKTIF FIQIH PEREMPUAN KH. HUSEIN MUHAMMAD & FIQIH MUNAKAHAT. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI SITI FADHILAH PUBLISH.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI SITI FADHILAH PUBLISH.pdf Download (2MB)

Abstract

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dalam poligami. Kebijakan ini bertujuan menjaga martabat dan profesionalisme PNS sebagai aparatur negara, namun menimbulkan ketimpangan karena larangan tersebut tidak berlaku bagi PNS pria. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya fiqih perempuan dan fiqih munakahat menurut perspektif KH. Husein Muhammad, seorang ulama progresif yang mengedepankan kesetaraan gender dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui bahan hukum primer berupa PP No. 45 Tahun 1990 dan bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, serta buku yang berkaitan dengan fiqih perempuan dan fiqih munakahat. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan analisis literatur yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode induktif-deduktif untuk mengkaji kesesuaian antara kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip fiqih perempuan dan fiqih munakahat. Teori yang digunakan adalah teori kesetaraan gender dalam fiqih perempuan KH. Husein Muhammad yang menekankan pentingnya keadilan dan hak perempuan dalam pernikahan, serta prinsip-prinsip fiqih munakahat dari empat madzhab utama yang memperbolehkan poligami dengan syarat keadilan suami terhadap istri. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990terdapat larangan PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, dimana dalam pasal tersebut mengandung unsur diskriminasi gender karena kebijakan ini mengurangi kebebasan pribadi perempuan dalam menentukan pilihan pernikahan. KH. Husein Muhammad menegaskan bahwa dalam Islam poligami hanya dibolehkan apabila memenuhi syarat keadilan, dan perempuan berhak memilih kehidupan pribadinya tanpa pembatasan diskriminatif. Kebijakan tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam fiqih munakahat, yang memandang bahwa poligami boleh dilakukan dengan syarat keadilan yang harus ditegakkan oleh suami. Oleh karena itu, kebijakan ini secara normatif tidak relevan dengan ajaran Islam yang leibih meingedepankan keadilan tanpa memandang jenis kelamin. Kata Kunci: Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990, KH Husein Muhammad, Fiqih Munakahat

Actions (login required)

View Item