IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERIZINAN USAHA PENGINAPAN PADA KAWASAN OBJEK WISATA PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2022 DAN SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kasus di Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo)

ROSIYATI, KRAFTI (2025) IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERIZINAN USAHA PENGINAPAN PADA KAWASAN OBJEK WISATA PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2022 DAN SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kasus di Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text KRAFTI - SKRIPSI DONE.pdf Download (2MB)
	Text KRAFTI - SKRIPSI DONE.pdf Download (2MB)
	Text KRAFTI - SKRIPSI DONE.pdf Download (2MB)
	Text KRAFTI - SKRIPSI DONE.pdf Download (2MB)
	Text KRAFTI - SKRIPSI DONE.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan perizinan usaha penginapan pada kawasan objek wisata Dataran Tinggi Dieng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2022 dengan tinjauan perspektif siyasah tanfidziyah. Kawasan Dataran Tinggi Dieng sebagai destinasi wisata unggulan menghadapi tantangan serius terkait pelaksanaan pengawasan perizinan usaha penginapan. Pengawasan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban hukum, melindungi lingkungan, dan mendukung pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif hukum non-doktrinal dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Satpol PP, dan pelaku usaha di kawasan objek wisata tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen berupa laporan resmi dari DPMPTSP Kabupaten Wonosobo seperti Laporan Data Perizinan Berusaha OSS Usaha Pariwisata Bidang Akomodasi Per-Agustus 2025 dan Data Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata Bidang Akomodasi Tahun 2023-2024. Kemudian prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan perizinan usaha penginapan pada kawasan objek wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan perizinan usaha penginapan belum terlaksana secara optimal dan menyeluruh. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai kendala seperti banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin, ketidakjelasan peraturan tata ruang, birokrasi, persoalan pajak, keterlambatan penyesuaian peraturan baru, keterbatasan anggaran dan jumlah personel. Meskipun sosialisasi dan penertiban telah dilakukan, pelanggaran perizinan masih banyak ditemukan di lapangan. Dari perspektif siyasah tanfidziyah, pengawasan perizinan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan amanat hukum untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Prinsip dan aspek siyasah tanfidziyah menekankan pada pelaksanaan hukum secara adil dan efektif sesuai dengan tujuan peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengawasan yang lebih menyeluruh, penguatan koordinasi lintas instansi, dan partisipasi masyarakat luas untuk mewujudkan ketertiban bersama. Kata Kunci: Pengawasan Perizinan, Usaha Penginapan, Siyasah Tanfidziyah

Actions (login required)

View Item