KASUS AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI LIVING CONSTITUTION (Studi Putusan No. 51/PUU-XVII/2019 dan No. 60/PUU-XXII/2024)

Antini, Tri (2025) KASUS AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI LIVING CONSTITUTION (Studi Putusan No. 51/PUU-XVII/2019 dan No. 60/PUU-XXII/2024). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI TRI ANTINI 33030200067.pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI TRI ANTINI 33030200067.pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI TRI ANTINI 33030200067.pdf Download (3MB)

Abstract

Kata Kunci: Ambang Batas, Pilkada, dan Living Constitution Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi sorotan penting dalam kajian hukum tata negara. Kedua putusan tersebut menunjukkan dinamika penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini berupaya memahami perbedaan arah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melalui perspektif teori Living Constitution, yang menekankan bahwa konstitusi adalah dokumen hidup yang harus ditafsirkan secara dinamis, adaptif, dan progresif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap dokumen putusan Mahkamah Konstitusi serta literatur yang relevan mengenai teori Living Constitution. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pemikiran David A. Strauss mengenai living constitution dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 51/PUU-XVII/2019 masih cenderung mempertahankan pendekatan legal-formal dengan menolak sebagian besar permohonan pemohon dan hanya memberikan tafsir terbatas terhadap ambang batas pencalonan kepala daerah. Sebaliknya, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menampilkan arah yang lebih progresif dengan menyatakan norma Pasal 40 ayat (1) dan (3) inkonstitusional bersyarat, sehingga memperluas akses bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk tetap mengajukan calon kepala daerah. Perbandingan kedua putusan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi mulai bergerak menuju penafsiran konstitusi yang adaptif, responsif, dan progresif sebagaimana dimaksud dalam teori Living Constitution. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam mewujudkan demokrasi lokal yang lebih inklusif, partisipatif, dan selaras dengan semangat kedaulatan rakyat.

Actions (login required)

View Item