PRAKTIK PENGENAAN BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE PADA TRANSAKSI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH

Nuryahya, Amri (2025) PRAKTIK PENGENAAN BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE PADA TRANSAKSI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text Amri Nuryahya 33020210104 PRAKTIK PENGENAAN BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE PADA TRANSAKSI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD PERSPEKTIK TEORI MASLAHAH.pdf Download (2MB)

Abstract

Nuryahya, Amri. 2025. Praktik Pengenaan Biaya Merchant Discount Rate Pada Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard Perspektif Teori Maslahah (Studi Kasus Di Kedai Boedjang Corner Salatiga)”. Skripsi. Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: M. Taufiq Zam Zami, M.A. Kata Kunci: Pengenaan Biaya Merchant Discount Rate Pada Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard, Teori Maslahah Penelitian ini dilatarbelakangi praktik pengenaan biaya Merchant Discount Rate (MDR) pada transaksi QRIS di Kedai Boedjang Corner Salatiga dari perspektif Teori Maslahah. Namun, dalam praktiknya, pihak kedai memberikan pengenaan biaya MDR pada transaksi QRIS kepada konsumen. Dengan ini, rumusan masalah yang akan diteliti yaitu, bagaimana Praktik Pengenaan Biaya MDR Pada Transaksi QRIS di Kedai Boedjang Corner Salatiga dan bagaimana Praktik Pengenaan Biaya MDR di Kedai Boedjang Corner Salatiga Dalam Perspektif Teori Maslahah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan/field research yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengumpulkan data mengenai Praktik Pengenaan Biaya MDR di Kedai Boedjang Corner Salatiga Dalam Perspektif Teori Maslahah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan biaya pada transaksi Quick Response Code Indonesian Standard di Kedai Boedjang Corner dilakukan dengan memasukkan tarif tambahan langsung ke total pembayaran konsumen, sehingga pembayaran melalui QRIS menjadi sedikit lebih tinggi dibandingkan tunai. Praktik ini dilakukan untuk menutup potongan Merchant Discount Rate sebesar 0,3% dari penyedia layanan. Dalam perspektif Maslahah, kebijakan tersebut termasuk maslahah mursalah karena menjaga keberlanjutan usaha, namun berpotensi menimbulkan mafsadah bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan keadilan agar tercipta maslahah ‘ammah yang memberikan manfaat seimbang bagi pelaku usaha dan konsumen.

Actions (login required)

View Item