Analisis _Syibhul 'Iddah_ Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ.III.HK.00.7/10/2021 Perspektif _Maslahah_ Dan Hierarki Perundang-undangan

Mahya, Dimas Fahad (2025) Analisis _Syibhul 'Iddah_ Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ.III.HK.00.7/10/2021 Perspektif _Maslahah_ Dan Hierarki Perundang-undangan. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI DIMAS SIAP PRINT-1.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI DIMAS SIAP PRINT-1.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI DIMAS SIAP PRINT-1.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI DIMAS SIAP PRINT-1.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI DIMAS SIAP PRINT-1.pdf Download (1MB)

Abstract

Fahad Mahya, Dimas. 2025. Analisis Konsep Sibul Iddah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ.00.7/10/2021 Persepektif Maslahah dan Heirarki Perundangan-Undangan. Pembimbing Dr. Farkhani, S.H., S.HI., M.H. Kata Kunci: Sibhul Iddah, Maslahah, Maqāṣid al-Syarī„ah, Hierarki Perundangundangan, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sibhul iddah dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, yang mewajibkan masa tunggu bagi laki-laki pascaperceraian sebelum menikah kembali. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis, melalui telaah terhadap teori maslahah al-Ghazali dan teori hierarki norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep sibhul iddah tidak memiliki landasan hukum dalam Al-Qur‘an, hadis, maupun pandangan empat mazhab fikih, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai maslahah mu„tabarah. Dalam kerangka pemikiran al-Ghazali, kebijakan ini justru berpotensi menjadi maslahah gharībah karena tidak didukung oleh dalil syar‘i dan hanya didasarkan pada pertimbangan rasional administratif. Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang menelaah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P- 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 berdasarkan hukum Islam dan hierarki perundangundangan melalui studi kepustakaan serta analisis kualitatif normatif terhadap konsep iddah, syibhul iddah, dan maslahah. Dari sisi hukum positif, surat edaran tersebut termasuk dalam kategori peraturan kebijakan administratif (beleidsregel) yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Oleh karena itu, kebijakan sibhul iddah belum memenuhi kriteria sebagai norma hukum yang sah baik dari sisi syariat Islam maupun dalam sistem perundang-undangan nasional. Kajian ini merekomendasikan agar kebijakan serupa tidak diberlakukan melalui surat edaran, melainkan disusun melalui mekanisme legislasi formal dan partisipatif yang menjamin legalitas serta legitimasi publik

Actions (login required)

View Item