Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri (Analisis UU No39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara)

rahmani, Anastasya syifa'a (2025) Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri (Analisis UU No39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Anastasya_Syifa’a_Rahmani_33030190056_Hak_Prerogatif_Presiden_Dalam_Pengangkatan_Menteri_(Analisis_UU_No_39_Tahun_2008_Tentang_Kementerian_Negara)_.pdf Download (1MB)
	Text Anastasya_Syifa’a_Rahmani_33030190056_Hak_Prerogatif_Presiden_Dalam_Pengangkatan_Menteri_(Analisis_UU_No_39_Tahun_2008_Tentang_Kementerian_Negara)_.pdf Download (1MB)

Abstract

Rahmani, Anastasya Syifa’a. 2025. “Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri (Analisis UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian)”. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Pembimbing : Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H. Keywords: Hak Prerogatif Presiden, Pengangkatan Menteri, UU No. 39 Tahun 2008, Kementerian Negara. Kajian ini berfokus pada bagaimana presiden menggunakan hak prerogatifnya dalam mengangkat menteri sebagai bagian dari kewenangan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Pengangkatan menteri merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan kekuasaan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa persetujuan lembaga lain. Penelitian ini penting dilakukan karena praktik penggunaan hak prerogatif presiden sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, profesionalitas, serta kebutuhan stabilitas pemerintahan, yang dapat berdampak langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta literatur hukum dan doktrin para ahli, termasuk teori kelembagaan negara dari Jimly Asshiddiqie. Data dianalisis secara kualitatif untuk menemukan makna normatif dari hak prerogatif presiden dalam konteks konstitusional dan praktik pemerintahan di Indonesia, dengan mempertimbangkan pula aspek etika dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak prerogatif presiden dalam pengangkatan menteri merupakan kewenangan konstitusional yang bersifat eksekutif murni, namun tidak bersifat absolut. Presiden memiliki kebebasan menentukan jumlah, struktur, dan komposisi kabinet, tetapi tetap harus memperhatikan integritas, kompetensi, dan akuntabilitas publik. Dalam praktiknya, baik pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, maupun Prabowo Subianto, hak prerogatif ini digunakan secara berbeda sesuai konteks politik dan kebutuhan pemerintahan. Berdasarkan teori kelembagaan negara, hak prerogatif presiden harus dijalankan dalam kerangka checks and balances agar tetap selaras dengan prinsip konstitusionalisme dan demokrasi, sehingga dapat memperkuat legitimasi politik sekaligus meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Actions (login required)

View Item