ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN (Studi Tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah di Barito Utara)

Wulandari, Wahyu (2025) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN (Studi Tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah di Barito Utara). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text insyaAllah fix ACC (revisi) (AutoRecovered)_removed (1).pdf Download (651kB)
	Text insyaAllah fix ACC (revisi) (AutoRecovered)_removed (1).pdf Download (651kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang memutus diskualifikasi pasangan calon kepala daerah di Barito Utara dalam perspektif teori keadilan John Rawls. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana MK menegakkan putusan terkait diskualifikasi calon kepala daerah di Barito Utara dan bagaimana putusan tersebut dapat dianalisis dari sudut pandang teori keadilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data utama berupa putusan MK, peraturan perundang-undangan terkait Pilkada, serta literatur akademik tentang keadilan elektoral dan teori keadilan John Rawls. Kerangka teori yang digunakan adalah dua prinsip utama Rawls: prinsip kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan, yang menekankan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok paling kurang beruntung. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menilai kesesuaian putusan MK dengan prinsip keadilan prosedural dan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 mencerminkan penerapan prinsip keadilan John Rawls. Diskualifikasi seluruh pasangan calon, meskipun membatasi kebebasan memilih secara prosedural, dianggap sebagai upaya perlindungan yang adil terhadap hak politik pemilih, terutama kelompok yang rentan terhadap praktik politik uang. Dengan demikian, putusan MK ini memperkuat keadilan substantif dan integritas demokrasi di Barito Utara.

Actions (login required)

View Item