ANALISIS PERATURAN DPR NOMOR 1 TAHUN 2025 ATAS PERUBAHAN TENTANG TATA TERTIB PERSPEKTIF PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

purnomo, Aldi (2025) ANALISIS PERATURAN DPR NOMOR 1 TAHUN 2025 ATAS PERUBAHAN TENTANG TATA TERTIB PERSPEKTIF PRINSIP KEPASTIAN HUKUM. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text ALDI PURNOMO 33030180040.pdf Download (2MB)
	Text ALDI PURNOMO 33030180040.pdf Download (2MB)
	Text ALDI PURNOMO 33030180040.pdf Download (2MB)
	Text ALDI PURNOMO 33030180040.pdf Download (2MB)
	Text ALDI PURNOMO 33030180040.pdf Download (2MB)
	Text ALDI PURNOMO 33030180040.pdf Download (2MB)
	Text ALDI PURNOMO 33030180040.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Aldi Purnomo, (2025). “Analisis Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Atas Perubahan Tentang Tata Tertib Perspetif Prinsip Kepastian Hukum”. Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Dosen Pembimbing: Dr. Farkhani S.H., S.H.I., M.H. Kata kunci: DPR, Tata Tertib, Kepastian Hukum. Perubahan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi dan merekomendasikan pemberhentian pejabat negara memicu perdebatan dari sisi hukum tata negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan tersebut dalam perspektif prinsip kepastian hukum, sebagaimana dikembangkan oleh Gustav Radbruch. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang hidup dalam sistem hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, dengan menggali konsep kepastian hukum dari Gustav Radbruch. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan teori-teori yang berkaitan dengan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan Pasal 228A dalam Tata Tertib DPR menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat. DPR tidak memiliki kewenangan langsung untuk mencopot pejabat negara, karena pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik telah diatur secara jelas dalam undang-undang masing-masing lembaga. Revisi Tata Tertib ini tidak selaras dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut kejelasan, konsistensi, dan legitimasi hukum. Jika dibiarkan, ketentuan tersebut dapat mengganggu independensi lembaga negara seperti KPK, KPU, MA, dan MK, serta merusak tatanan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesesuaian antara peraturan internal DPR dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perlunya pembatasan kekuasaan lembaga legislatif agar tidak melampaui batas kewenangan yang ditentukan oleh konstitusi.

Actions (login required)

View Item