ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN TAMBANG PASIR LAUT PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL DAN MASLAHAH MURSALAH

Yuliyani, Nita Dewi (2025) ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN TAMBANG PASIR LAUT PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL DAN MASLAHAH MURSALAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text NITA DEWI YULIYANI 33030180008.pdf Download (1MB)
	Text NITA DEWI YULIYANI 33030180008.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Nita Dewi Yuliyani. 2025. Analisis Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Tambang Pasir Laut Perspektif Keadilan Sosial dan Maslahah Mursalah. Skripsi. Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Pembimbing: Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci: Penambangan Pasir Laut, Keadilan Sosial, Maslahah Mursalah Peraturan terkait ekspor pasir laut pada Peraturan Pemerintah yang berupa Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 pada tanggal 13 Maret 2002, mengenai Pengendalian Penambangan Pasir Laut, dan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 pada tanggal 23 Mei 2002 yang secara subsansial melarang kegiatan penambangan pasir laut pada masa itu. Namun pada tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dimana dibukanya kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup. Hal itu semakin membuat penambangan pasir laut semakin menjadi banyak yang dimana menimbulkan beberapa permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum yang di analisis secara deskripif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan tambang pasir laut ditinjau dari teori keadilan sosial John Rawls dan konsep Maslahah Mursalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 terkait diperbolehkannya kembali ekspor pasir laut selama kebutuhan dalam negeri terpenuhi semakin membuat maraknya penambangan pasir laut. Hal itu berpengaruh pada masyarakat pesisir dan menimbulkan keberlangsungan ekologis menjadi terganggu. Rawls juga menegaskan bahwa dalam proses legislasi, negara wajib mengakomodasi perlindungan terhadap kelompok minoritas yang paling terdampak, termasuk dalam implementasi PP Nomor 26 Tahun 2023 terkait ekspor pasir laut. Dari perspektif Maslahah Mursalah, kebijakan pasir laut perlu memperhatikan keseimbangan antara keberlajutan lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perlindungan hak-hak masyarakat pesisir, serta pengawasan yang ketat agar terciptanya kemaslahatan umum.

Actions (login required)

View Item