KEWENANGAN KEPALA DESA DAWUNG DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN MENURUT TEORI TUJUAN HUKUM

Masvia, Ulya (2025) KEWENANGAN KEPALA DESA DAWUNG DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN MENURUT TEORI TUJUAN HUKUM. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Ulya Masvia-33030210030-Kewenangan Kepala Desa Dawung Dalam Pengelolaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Menurut Teori Tujuan Hukum.pdf Download (2MB)
	Text Ulya Masvia-33030210030-Kewenangan Kepala Desa Dawung Dalam Pengelolaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Menurut Teori Tujuan Hukum.pdf Download (2MB)
	Text Ulya Masvia - 33030210030-Kewenangan Kepala Desa Dawung Dalam Pengelolaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Menurut Teori Tujuan Hukum.pdf Download (2MB)
	Text Ulya Masvia - 33030210030-Kewenangan Kepala Desa Dawung Dalam Pengelolaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Menurut Teori Tujuan Hukum.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Masvia, Ulya. 2025. Kewenangan Kepala Desa Dawung Dalam Pengelolaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Menurut Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H. Kata Kunci: Kewenangan, Kepala Desa, Kegiatan Sosial, Tujuan Hukum Penelitian ini menganalisis Kewenangan Kepala Desa Dawung dalam Mengatur Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Menurut Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Di latar belakangi dari belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur kegiatan sosial di Desa Dawung, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Berbagai kegiatan sosial seperti pengajian, hajatan, dan karnaval kerap menimbulkan kemacetan, parkir liar, dan pasar tumpah. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara realitas sosial dengan tujuan hukum. Teori tujuan hukum Gustav Radbruch digunakan karena relevan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kewenangan Kepala Desa mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Kemudian dianalisis dengan menautkan fakta empiris di lapangan dan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Kepala Desa Dawung dalam mengatur kegiatan sosial kemasyarakatan telah berjalan secara partisipatif dan persuasif, melalui koordinasi dan musyawarah antara pemerintah desa, panitia kegiatan, dan masyarakat. Pendekatan ini efektif menjaga kerukunan dan memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi warga, meskipun belum memiliki dasar hukum tertulis dalam bentuk Perdes. Berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya memenuhi nilai kepastian hukum, karena pengaturan masih bersifat informal dan bergantung pada kebijakan Kepala Desa. Namun, nilai keadilan dan kemanfaatan hukum telah terwujud melalui upaya Kepala Desa menyeimbangkan berbagai kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Desa tentang Ketertiban Sosial Masyarakat guna mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di tingkat lokal.

Actions (login required)

View Item