Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Dalam UU No.6 Tahun 2014 Perspektif Teori The New Separation Of Power

Pujiyanto, Achmat Rofiq (2025) Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Dalam UU No.6 Tahun 2014 Perspektif Teori The New Separation Of Power. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text Achmat Rofiq Pujiyanto (33030210080).pdf Download (711kB)

Abstract

Pujiyanto, Achmat Rofiq. 2025. Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Dalam UU No.6 Tahun 2014 Perspektif Teori The New Separation Of Power. Skripsi. Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Dr. Farkhani, S.H., S.H.I.,M.H. Kata Kunci: Sengketa, Pemilihan Kepala Desa, The New Separation Of Power, Quasi-yudisial Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur secara rinci tentang penyelesaian sengketa Pilkades, konflik yang berakhir pada kegagalan juga menjadi masalah tersendiri. Karena dalam pasal 37 ayat (6) hanya sebatas penyelesian sengketa Pilkades diserahkan kepada Kepada Bupati/Walikota. Sayangnya, penyelesian sengketa pilkades masih banyak menimbulkan ketidakadilan dalam penyelesaiannya. Terbukti, banyak kasus yang berakhir di Pengadilan selama proses penyelesaian sengketa pilkades, seperti yang terlihat pada banyak kasus yang diselesaikan di PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan mekanisme penyelesaian Sengketa Pilkades dan merekontuksi ulang pengaturan tersebut dalam perspektif teori The New Separation Of Power. Oleh karena itu, Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dengan menggunakan sumber hukum Primer dan Sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan buku, jurnal hukum, Putusan PTUN. Sehingga tercapainya tujuan dari penelitian ini yaitu merekontruksi pengaturan terhadap penyelesaian sengketa pilkades pada pendekatan teori The New Separation Of Power. Hasil dari penelitian ini, penulis menemukan belum adanya mekanisme yang sesuai dalam penanganan sengketa Pilkades sehingga terdapat beberapa kasus tidak maksimalnya mekanisme sebelumnya. Sehingga, penulis merekontruksi pengaturan pada pasal 36 ayat (7) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dimana tugas penyelesaian sengketa Pilkades ke lembaga quasi-yudisial yang merupakan manisfestasi dari The New Separation Of Power karena memiliki aspek Fungsional Spesialisasi lembaga penyelesaian sengketa Pemilihan kepala desa yang memiliki secara fungsi dan spesialisasi sehingga bisa efektif dalam penyelesaiannya. Peradilan independen diharapkan penyelesaian Sengketa Pilkades tidak bisa lagi diintervensi dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Serta penulis juga memberikan alasan-alasan yang sejalan dengan teori yang digunakan.

Actions (login required)

View Item