Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Perspektif Hood Governance dan Fiqih Al-Bi'ah

Nashir, Wahid (2025) Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Perspektif Hood Governance dan Fiqih Al-Bi'ah. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Wahid Nashir - 33030200110 - REPOSITORY.pdf Download (1MB)
	Text Wahid Nashir - 33030200110 - REPOSITORY.pdf Download (1MB)
	Text Wahid Nashir - 33030200110 - REPOSITORY.pdf Download (1MB)
	Text Wahid Nashir - 33030200110 - REPOSITORY.pdf Download (1MB)

Abstract

Sedimentasi laut merupakan proses alamiah yang berperan penting dalam pembentukan ekosistem di laut, namun jika sedimentasi terlalu banyak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut merupakan langkah baik pemerintah Indonesia dalam mengatur tata kelola sedimetasi laut secara terstruktur yang memuat perencanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan.Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menggunakan paradigma penyelesaian masalah pada penelitian ini. Data yang dikumpulkan melaui metode pustaka terhadap peraturan perundangundangan yang relevan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut ditinjau dari prinsip-prinsip good governance dan nilai-nilai keislaman dalam fiqih al-bi’ah.Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut belum sepenuhnyamengakomodir prinsip-prinsip good governancei dan nilai-nilai fiqih al-bi’ah. Penulis menemukan kelemahan dalam aspek transparansi informasi publik, partisipasi masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang berdampak langsung pada nelayan dan masyarakat pesisir. Selain itu, peraturan ini menimbulkan persoalan etis karena telah membuka ruang eksploitasi sumber daya alam laut yang dapat merusak keseimbagan ekosistem.

Actions (login required)

View Item