PENENTUAN HARGA SEPIHAK DALAM JUAL BELI PANEN PADI PERSPEKTIF MASLAHAH DAN UU NO. 19 TAHUN 2013 (Studi Kasus di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)

Aini, Zahra Nur (2025) PENENTUAN HARGA SEPIHAK DALAM JUAL BELI PANEN PADI PERSPEKTIF MASLAHAH DAN UU NO. 19 TAHUN 2013 (Studi Kasus di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI ZAHRA NUR AINI_33020210076..pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI ZAHRA NUR AINI_33020210076..pdf Download (1MB)

Abstract

Aini, Zahra Nur. 2025. Penentuan Harga Sepihak dalam Jual Beli Panen Padi Perspektif Maslahah dan UU No. 19 tahun 2013. Skripsi. Fakultas Syari`ah. Program Studi Hukum Ekonomi Syari`ah. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Sukron Ma`mun Ph.D. Kata Kunci : Penentuan Harga, Jual Beli, Maslahah, UU No. 19 Tahun 2013. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penentuan harga sepihak dalam jual beli panen padi dikarenakan harga beli panen ditentukan sepihak dengan harga sekitar 4.400 hingga Rp5.000 per kilo jauh di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP) pemerintah dan adanya terikat utang pinjaman modal dari tengkulak sebelum masa tanam dengan syarat hasil panen harus dijual kembali kepada tengkulak, Berdasarkan,latar belakang,tersebut Penulis merumuskan masalah yakni: Bagaimana Praktik Penentuan Harga Sepihak dalam Jual Beli Panen Padi di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang? dan Bagaimana Analisis Maslahah dan UU No.19 Tahun 2013 tentang Penentuan Harga Sepihak dalam Jual Beli Panen Padi di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap petani dan tengkulak di Desa Reksosari, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, praktik penentuan harga sepihak oleh tengkulak di Desa Reksosari Harga yang ditetapkan berkisar antara Rp4.400–Rp5.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP) pemerintah, sehingga petani tidak memperoleh keuntungan yang layak dan dilakukan tanpa musyawarah dan tidak memperhatikan harga pasar maupun biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Kondisi ini menyebabkan petani berada pada posisi tawar yang lemah karena adanya ketergantungan modal dan utang terhadap tengkulak. Kedua, dalam perspektif maslahah, Praktik penentuan harga sepihak di Desa Reksosari mengandung unsur maslahah hajiyyah mu‘tabarah karena dilihat dari sisi tengkulak adanya prinsip ta`awun (tolong menolong) antara petani dan tengkulak yang membantu keberlangsungan ekonomi pertanian dan memberi akses modal bagi petani menyediakan pasar yang siap membeli hasil pertanian kapan pun diperlukan. Ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, praktik tersebut masih bertentangan dengan prinsip “harga komoditas petani yang menguntungkan” sebagaimana diamanatkan dalam pasal 25.

Actions (login required)

View Item