ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN IZIN POLIGAMI KARENA FAKTOR FINANSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sal)

Widyanti, Annisa Nur Rohmah (2025) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN IZIN POLIGAMI KARENA FAKTOR FINANSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sal). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text 01Annisa Nur Rohmah Widyanti-3310180018-ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN IZIN POLIGAMI KAREN.pdf Download (5MB)
	Text Annisa Nur Rohmah Widyanti-3310180018-ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN IZIN POLIGAMI KAREN.pdf Download (5MB)
	Text Annisa Nur Rohmah Widyanti-3310180018-ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN IZIN POLIGAMI KAREN.pdf Download (5MB)
	Text Annisa Nur Rohmah Widyanti-3310180018-ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN IZIN POLIGAMI KAREN.pdf Download (5MB)

Abstract

Annisa Nur Rohmah Widyanti, 2025. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Izin Poligami Karena Faktor Finansial Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Sal). Skripsi, fakutas syari’ah program studi hukum keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Ali Geno Berutu, MA. Hk. Kata kunci: hukum Islam, Poligami, Putusan Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam Putusan Nomor 107/pdt.G/2024/PA.Sal terkait penolakan izin poligami atas dasar alasan faktor finansial sebagai salah satu aspek kelayakan syar’i dalam perspektif hukum islam. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap putusan Pengadilan Agama terkait isu poligami yang menekankan kemampuan finansial suami sebagai bagian dari keadilan dan kemaslahatan rumah tangga. Data diperoleh melalui studi dokumenter terhadap Putusan Pengadilan Agama yang menilai permohonan izin poligami, khususnya bagaimana hakim menilai kemampuan ekonomi pemohon untuk memenuhi kewajiban adil terhadap istri danh anak-anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan finansial berperan sentral yakni jika kemampuan finansial tidak memadai atau jika fakta persidangan mengindikasikan ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan istri dan anak, hakim cenderung menolak permohonan poligami untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar (mafsadah) dan menjaga kelangsungan hak-hak istri srta anak-anak. Selain faktof finansial, pertimbangan Al-Qur’an dan hadis, kaidahkaidah fiqh terkait keadilan (adl) dan kaidah kemaslahatan serta kemudharatan turut menjadi landasan hukum, sehingga putusan penolakan biasanya menimbang bahwa syarat syari’ah poligami tidak terpenuhi apabila tidak ada kapasitas ekonomi yang memadai untuk menegakkan keadilan. Temuan ini juga menyoroti perlunya konsistensi interpretasi hakim terhadap syarat adil (qisth) dan pemisahan antara opini disetting dengan putusan mayoritas untuk mengurangi keraguan hukum. Saran praktis meliputipningkatan kehati-hatian hakim dalam mengevaluasi aspek keadilan dan kapasitas finansial suami serta upaya harmonisasi pendapat diantara hakim agar putusan lebih tegas, jelas, dan konsisten, sepanjang tidak mengurangi prinsip –prinsip syar’i yang melindungi hak-hak istri dan anak.

Actions (login required)

View Item