IMPLEMENTASI HAK-HAK DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi Pada Komunitas Disabilitas Demak)

WulanDari, Putri Novriza (2025) IMPLEMENTASI HAK-HAK DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi Pada Komunitas Disabilitas Demak). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text PUTRI NOVRIZA WULANDARI - 33030180059- IMPLEMENTASI HAK-HAK DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (STUDI PADA KOMUNITAS DISABILITAS DEMAK).pdf Download (2MB)

Abstract

Putri Novriza Wulandari. 2025. Implementasi Hak-Hak Disabilitas dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi pada Komunitas Disabilitas Demak). Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariahuniversitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Pembimbing : Nurrun Jamaludin, M.H.I. Kata Kunci : Implementasi , Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Kabupaten Demak, Keadilan Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan komunitas disabilitas dalam mengatasi berbagai kendala tersebut. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mengatur secara komprehensif hak-hak penyandang disabilitas, namun pelaksanaannya ditingkat daerah masih menghadapi berbagai permasalahan struktural, kultural, dan instrumental. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat, serta anggota Komunitas Disabilitas Demak, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan , dokumen resmi, dan literatur ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori Justice as Fairness dari John Rawls untuk menilai sejauh mana keadilan distributif dan kesetaraan kesempatan telah diwujudkan dalam kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Kabupaten Demak belum optimal. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen melalui berbagai program pemberdayaan dan pelatihan keterampilan, namun belum didukung oleh peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang penyandang disabilitas. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan regulasi dan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya fasilitas publik yang ramah disabilitas, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Di sisi lain, Komunitas Disabilitas Demak berperan aktif dalam advokasi, sosialisasi, dan pemberdayaan ekonomi anggota, meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak masih bersifat parsial dan belum terintegrasi lintas sektor. Dalam perspektif Justice as Fairness, implementasi kebijakan belum sepenuhnya mewujudkan kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi daerah, peningkatan sosialisasi, serta kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat untuk membangun lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Actions (login required)

View Item