Analisis Pelayanan BRI Dalam Penyelesaian Ketidaksesuaian Penarikan Tunai Perspektif Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen

Rosyada, Fela (2026) Analisis Pelayanan BRI Dalam Penyelesaian Ketidaksesuaian Penarikan Tunai Perspektif Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI FIKS FELA.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI FIKS FELA.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Rosyada, Fela. 2026. Analisis Pelayanan BRI Dalam Penyelesaian Ketidaksesuaian Penarikan Tunai Perspektif Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Muhammad Taufiq Zam-Zami, M.A Kata kunci: Pelayanan BRI, Ketidaksesuaian Penarikan Tunai, Fiqh Muamalah, Perlindungan Konsumen. Pelayanan perbankan melalui mesin ATM memudahkan transaksi nasabah, namun tetap memiliki risiko gangguan teknis seperti ketidaksesuaian penarikan tunai, yaitu saldo terdebet tetapi uang tidak keluar atau jumlahnya tidak sesuai. Permasalahan ini menimbulkan kerugian finansial dan berkaitan dengan kualitas pelayanan serta perlindungan hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan Kantor Wilayah BRI Semarang dalam menyelesaikan pengaduan tersebut, bentuk tanggung jawab bank, serta kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah dan hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta terhadap nasabah yang mengalami ketidaksesuaian penarikan tunai. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor wilayah BRI Semarang telah memiliki mekanisme dan prosedur pelayanan dalam penyelesaian ketidaksesuaian penarikan tunai, baik melalui layanan langsung di kantor cabang maupun melalui kanal digital seperti aplikasi BRImo. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa lamanya proses penyelesaian dan pengembalian dana kepada nasabah. Kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dasar fiqh muamalah, khususnya prinsip amanah, keadilan (‘adl), maslahah, serta tanggung jawab (dhaman), dan berpotensi mengandung unsur ketidakpastian (gharar) bagi nasabah. Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, praktik pelayanan tersebut juga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, terutama terkait hak atas kepastian hukum dan ganti rugi.

Actions (login required)

View Item