Wibisono, Farid (2019) BATALNYA SEWA MENYEWA TANAH BENGKOK AKIBAT PENGUNDURAN DIRI PERANGKAT DESA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS DI DESA GEDANGAN KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG). Other thesis, IAIN SALATIGA.
Text
full farid asli.pdf Download (3MB) |
Abstract
Wibisono, Farid. 2019. BATALNYA SEWA MENYEWA TANAH BENGKOK AKIBAT PENGUNDURAN DIRI PERANGKAT DESA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS DI DESA GEDANGAN KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG). Skripsi, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga. Pembimbing: Heni Satar Nurhaida, S.H, M.Si. Kata Kunci: Hukum Islam, Sewa Menyewa, Tanah Bengkok, Perundangundangan. Sewa menyewa tanah bengkok bagian dari muamalah. Seperti terjadi sewa menyewa tanah bengkok oleh perangkat Desa dengan salah seorang masyarakat setempat. Tanah bengkok merupakan tanah Desa dan salah satu barang milik Desa. Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota masing-masing daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang dan masyarakat atau badan hukum serta berlakunya hukum yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan penelitian ini. Sewa menyewa tanah bengkok di Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang didapati bahwa perangkat yang mengadakan sewa menyewa dengan sistem tahunan dengan jangka 5 tahun telah mengundurkan diri pada tahun ketiga, dan menyebabkan beliau harus mengembalikan sisa uang sewa menyewa yang telah dibayarkan kepadannya sebagai bentuk uang pengembalian kepada si penyewa. Bahwa praktik sewa menyewa tanah bengkok di Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang telah sesuai dengan Hukum Islam, namun belum sempurna karena belum ada surat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sebagai landasan dasar perjanjian sewa menyewa.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Ekonomi,Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Negera > Ilmu Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah |
Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
Date Deposited: | 24 Apr 2019 03:42 |
Last Modified: | 24 Apr 2019 03:42 |
URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/5575 |
Actions (login required)
View Item |