PEMBERIAN HAK GAJI UNTUK ANAK PASCA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA SALATIGA 2017(Studi Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2017/PA.Sal dan Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Sal)

Nisa', Fathimah Afrun (2019) PEMBERIAN HAK GAJI UNTUK ANAK PASCA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA SALATIGA 2017(Studi Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2017/PA.Sal dan Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Sal). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI AFRUNNISA FIK 1.pdf Download (2MB)

Abstract

Perceraian antara suami dan istri mengakibatkan konsekuensi terhadap anak. Dalam perceraian dikenal adanya hak dan kewajiban setelah terjadinya perceraian. Tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perceraian wajib memberi nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya. Begitu juga Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Salatiga. Akan tetapi, pada kenyataanya muncul permasalahan baru terkait penerimaan hak gaji untuk anak setelah putusan perceraian. Terpenuhi atau tidak hak dan kewajiban setelah perceraian, maka peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami apakah penerimaan hak gaji untuk anak tersebut dilaksanakan dengan baik oleh Pegawai Negeri Sipil yang tetap mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian hak gaji untuk anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Kota Salatiga terlaksana dengan baik atau tidak, dan jika tidak terlaksana dengan baik, faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi putusan tersebut. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel berupa peraturan-peraturan dan salinan putusan perceraian dari Pengadilan Agama Salatiga. Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer maupun sekunder dan melakukan wawancara kepada informan sesuai data yang dibutuhkan. Setelah semua data terkumpul kemudian data tersebut di analisis agar menghasilkan data yang matang dan akurat. Di Pengadilan Agama Kota Salatiga pemberian hak gaji untuk anak setelah perceraian Pegawai Negeri Sipil tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya penerimaan hak gaji untuk anak dengan baik karena tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah anak setelah perceraian. Tidak adanya sistem atau peraturan yang melindungi hak mantan istri dan anak- anaknya sehingga membuat mantan suami tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam putusan perceraian. Maka perlu adanya korelasi antara Pengadilan Agama I dengan Badan Kepegawaian Daerah atau Instansi tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja. Kata kunci : Pemberian Hak Gaji Untuk Anak

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	Agama Agama > Fiqih (Hukum Islam)
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Depositing User:	Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id
Date Deposited:	07 Oct 2019 01:57
Last Modified:	07 Oct 2019 01:57
URI:	http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/6519

Actions (login required)

View Item