PELAKSANAAN AKAD BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kasus di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

Rukmana, Ika (2020) PELAKSANAAN AKAD BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kasus di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI IKA RUKMANA.pdf Download (5MB)

Abstract

Pada masyarakat Desa Plumbon sudah biasa terjadi perjanjian bagi hasil dalam penggarapan sawah. Perjanjian tersebut biasa dilakukan hanya dengan lisan, tidak secara tertulis karena sudah menjadi kebiasaan dan rasa saling percaya dengan pembagian hasil dari penjualan panen secara paroan atau 50%:50%. Namun pada April 2019, pembagian hasil penjualan panen tersebut berubah menjadi 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik sawah, maka di sini terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan akad bagi hasil penggarapan sawah. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana akad awal dan pelaksanaan akad bagi hasil penggarapan sawah di Desa Plumbon serta bagaimana hal tersebut dalam perspektif Hukum Islamnya. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research (penelitian lapangan) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian apa objek yang dibahas yaitu tentang pelaksanaan akad bagi hasil penggarapan sawah di desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Selain itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang adalah penggarapan sawah secara paroan yaitu aplikasi dari praktek muzara’ah dan mukhabarah. Menurut Perspektif Hukum Islam akad dan pelaksanaan dari akad bagi hasil penggarapan sawah secara paroan yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena dalam akad dan pelaksanaan akad tersebut sudah sesuai dengan konsep muzara’ah, dan mukhabarah, walaupun dalam pembagian hasil dari penggarapan sawah tersebut tidak sesuai dengan persentase pada akad awal karena ada faktor tertentu serta adanya rasa saling tolong menolong dan keadilan, pemilik sawah merelakan pembagian tersebut, karena pemilik sawah tidak merasa dirugikan secara meteri. Agar hal tersebut tidak terulang kembali maka sebaiknya pemilik sawah dan penggarap membuat surat perjanjian kerjasama secara tertulis, agar dapat dijadikan bukti serta memikirkan kemungkinan untung rugi dalam pengelolaan sawah agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Kata Kunci : Penggarapan Sawah, Bagi Hasil, Hukum Islam,

Actions (login required)

View Item