POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN (Studi Kasus Partai Berkarya Kota Salatiga)

SHOLIHIN, MUHAMMAD (2020) POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN (Studi Kasus Partai Berkarya Kota Salatiga). [UNSPECIFIED]

Text SKRIPSI MUHAMMAD SHOLIHIN (HTN).pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Sholihin, Muhammad. 2019. Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan (Studi Kasus Partai Berkarya Kota Salatiga). Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing Luthfiana Zahriani, M.H. Kata kunci: Pola rekrutmen, calon legislatif perempuan, Partai Berkarya Partai politik adalah harapan demokrasi yang berkewajiban untuk melakukan rekrutmen politik. Partai politik memiliki prosedur yang berbeda dalam melakukan rekrutmen. Partai Berkarya merupakan salahsatu partai yang akan hadir dalam jajaran partai politik didalam pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga. Partai ini tergolong partai muda di Kota Salatiga yang mampu mengusung 4 calon legislatif perempuan dari total 7 bakal calon legislatif yang diusung Berkarya. Penelitian ini berfokus pada pola rekrutmen calon legislatif perempuan yang dilakukan oleh DPD Partai Berkarya, serta menggambarkan langkah-langkah yang ditempuh beserta hambatan yang dialami oleh DPD Partai Berkarya dalam penentuan hingga penetapan calon anggota legislatif perempuan di Kota Salatiga pada pemilu serentak 2019. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Socio Legal Research dengan menggunakan dua macam data yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan yang representatif. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel, berita dan data lain yang mendukung. Data di analisis berdasarkan data primer dan data sekunder yang penulis peroleh. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan untuk pemilu serentak 2019 yang dilakukan oleh DPD Partai Berkarya dengan sistem bebas terbuka untuk kader Partai maupun masyarakat umum dengan mengikuti tahapan-tahapannya, namun prioritas keluarga dan kerabat menjadi jalan kebijakan jika partai kesulitan merekrut caleg perempuan dari masyarakat umum maupun kader tanpa melihat background calon asalkan memenuhi syarat minimal untuk mencalonkan, selain mengutamakan popularitas-finansial mengesampingkan kualitas, sehingga asal tunai kewajiban keterwakilan perempuan dari partai. Hambatan yang dialami oleh DPD Partai Berkarya adalah kurangnya kader perempuan yang di tunjang dengan belum adanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Berkarya akibat masih minimnya peran nyata, kinerja dan kontribusi terhadap masyarakat.

Actions (login required)

View Item