R, Hayik Lana Min A (2020) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (Mulhabarah) Di Desa Ketanggi Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. [UNSPECIFIED]
Text
Skripsi.pdf Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Rosada, Hayik Lana Min Amrina. 2020.Tinjauan hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (Mukhabarah) Di Desa Ketanggi Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Skripsi. Fakultas Syari’ah. Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Dra. Siti Muhtamiroh, M. S. I. Kata Kunci: Hukum Islam, Bagi Hasil, Mukhabarah. Mukhabarah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam bidang pertanian dan benihnya berasal dari petani penggarap. Kerjasama mukhabarah sering dilakukan oleh masyarakat Desa Ketanggi Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses bagi hasil pertanian mukhabarah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pertanian (mukhbarah) di Desa Ketanggi Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Serta untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Ketanggi dalam melakukan kerjasama bagi hasil pertanian (mukhabarah). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan metode perspektif kualitatif yang bersifat yuridis sosiologis yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan menggali informasi untuk dianalisis menggunakan hukum Islam. Metode pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan bagi hasil pertanian mukhabarah di Desa Ketanggi Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang menggunakan sistem maro dan mertelu. Dalam sistem maro semua biaya ditanggung oleh penggarap kecuali biaya untuk obat-obatan beserta pupuk ditanggung bersama-sama yaitu petani penggarap dan pemilik lahan, sedangkan dalam sistem mertelu semua biaya ditanggung oleh petani penggarap. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, pelaksanaan mukhabarah di Desa Ketanggi Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang secara umum sudah sesuai dengan syariat. Sehingga termasuk kedalam ‘urf shahih, tetapi tidak dilaksanakannya pembayaran biaya pupuk dan obat-obatan pada saat gagal panen merupakan ‘urf fashid.
Item Type: | UNSPECIFIED |
---|---|
Subjects: | Agama > Fiqih (Hukum Islam) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah |
Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
Date Deposited: | 19 Nov 2020 20:36 |
Last Modified: | 03 Dec 2020 06:12 |
URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/10083 |
Actions (login required)
View Item |