PERLINDUNGAN HUKUM BATIK SELOTIGO PASCA BELAKUNYA PP NOMOR 51 TAHUN 20017 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS, UU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN FATWA DSN MUI NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG HKI

Wardani, Hapsari Ayu (2016) PERLINDUNGAN HUKUM BATIK SELOTIGO PASCA BELAKUNYA PP NOMOR 51 TAHUN 20017 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS, UU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN FATWA DSN MUI NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG HKI. Other thesis, IAIN Salatiga.

Text Hafsari.Ayu.Wardani.21412011.pdf Download (1MB)

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sebuah hak yang berkenaan dengan kekayaan intelektual yang timbul karena kemampuan intelektual seseorang maupun kelompok menciptakan sesuatu atau menemukan sebuah karya dibidang teknologi, pengetahuan, seni dan sastra. Merek merupakan salah satu bagian yang terdapat dalam HKI. Salah satu contoh dari hasil kekayaan intelektual adalah Batik Selotigo. Peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana Perlindungan Hukum Batik Selotigo Pasca Berlakunya PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2005 tentang HKI. Tujuan penelitian ini aalah untuk mengetahui perlindungan hukum Batik Selotigo pasca berlakunya PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2005 tentang HKI. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Peneliti menggunakan yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut kadiah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat untuk menjawab permasalahan tersebut. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Batik Selotigo tidak dapat mendapatkan perlindungan hukum dari PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis karena Batik Selotigo termasuk produk yang telah menjadi generik. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dilaksanakan oleh DISPERINDAGKOP dan UMKM Kota Salatiga. Wujud perlindungannya berupa pemakaian batik pada hari-hari tertentu, pembinaan dan sosialisasi. Perlindungan yang diberikan oleh MUI melalui Fatwa No 1 Tahun 2005 tentang HKI tidak mempunyai pengaruh dan kekuatan hukum yang kuat di masyarakat. Fatwa MUI ini lebih terkesan sebagai sebuah himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan di bidang HKI.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	Agama > Manajemen dan Ekonomi Islam
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id
Date Deposited:	21 Nov 2016 04:51
Last Modified:	21 Nov 2016 04:51
URI:	http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/1058

Actions (login required)

View Item