STUDI KOMPARATIF KEWENANGAN PENGAWASAN HAKIM DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA TURKI

Andriyani, Atik (2021) STUDI KOMPARATIF KEWENANGAN PENGAWASAN HAKIM DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA TURKI. [UNSPECIFIED]

Text SKRIPSI ATIK ANDRIYANI.pdf Download (4MB)

Abstract

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka serta tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan negara lainnya, oleh karena itu akan memengaruhi nilai keadilan. Namun, kemerdekaan hakim tidak serta merta membuat hakim bisa berperilaku menyimpang, sehingga diperlukan adanya pengawasan terhadap perilaku hakim. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengawasan hakim di Indonesia, kewenangan pengawasan hakim di Turki, perbandingan kewenangan pengawasan hakim antara Negara Indonesia dengan Negara Turki, serta kontribusi yang didapatkan dari Negara Turki untuk Negara Indonesia. Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum, dengan menggunakan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan hakim khususnya terhadap perilaku hakim kecuali hakim pada Mahkamah Konstitusi yaitu secara internal oleh Mahkamah Agung dan secara eksternal oleh Komisi Yudisial. Sedangkan untuk di Turki yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman yaitu Dewan Tinggi Hakim dan Jaksa Turki (The High Council of Judges and Presecutors atau disingkat HCJP). Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya tentunya antara Negara Indonesia dengan Negara Turki memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat antara lain dari aspek pengaturan, pelaku, independensi lembaga, komposisi anggota, serta tugas dan wewenangnya. Dari penelitian ini, Negara Indonesia bisa mendapatkan kontribusi dari Negara Turki antara lain dalam hal pelaksanaan kewenangan pengawasan untuk lebih efektif dan terbuka, kewenangan dalam penjatuhan sanksi, tidak terjadi perbedaan pendapat dalam melakukan pengawasan, serta pengaturan yang jelas mengenai kewenangan pengawasan.

Actions (login required)

View Item