Aisyi, Nadia Rohadatul (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (STUDI TENTANG PEMENUHAN HAK WISATA BAGI PENYANDANG DISABILITAS). [UNSPECIFIED]
Full text not available from this repository.Abstract
Berwisata adalah salah satu Hak Asasi Manusia bagi semua orang tak terkecuali penyandang disabilitas. Hak wisata bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak pariwisata yang diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 12 tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas. Namun hak wisata bagi penyandang disabilitas masih kerap kali terabaikan. Pemerintah Desa Wisata Berjo sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar seharusnya berperan aktif dalam pemenuhan hak wisata bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 12 tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas, mengetahui upaya Pemerintah Desa dalam pemenuhan hak wisata bagi penyandang disabilitas, dan mengetahui hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Desa Berjo dalam pelaksanaan pemenuhan hak wisata bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan yuridis-empiris. Data-data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi. Implementasi Perda Nomor 12 tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas di desa wisata Berjo belum dilakukan secara maksimal. Saat ini upaya yang telah dilakukan Pemerintah desa Berjo dalam pemenuhan hak wisata bagi penyandang disabilitas adalah menyediakan aksesibilitas dan fasilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas di wisata desa Berjo meski belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan aksesibilitas dan fasilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas. Yang menjadi salah satu alasannya adalah karena Pemerintah desa Berjo tidak memiliki kebijakan khusus dan anggaran khusus bagi penyandang disabilitas. Pemerintah desa Berjo juga memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak wisata bagi penyandang disabilitas diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan Pemerintah Desa Berjo karena tidak adanya sosialisasi mengenai Perda ini oleh Pemda Kabupaten Karanganyar dan kesulitan Pemdes dan BUMDes Berjo dalam pelaksanaan/penerapan Perda ke lapangan, serta manajemen anggaran dana internal Pemerintah Desa Berjo.
| Item Type: | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Subjects: | Ilmu Ekonomi,Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Negera |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
| Date Deposited: | 13 Oct 2021 20:58 |
| Last Modified: | 03 Nov 2021 12:57 |
| URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/11594 |
Actions (login required)
 |
View Item |
