FORMALISASI SYARIAT ISLAM ACEH DALAM TATANAN POLITIK NASIONAL

BERUTU,MA.Hk, ALI GENO (2022) FORMALISASI SYARIAT ISLAM ACEH DALAM TATANAN POLITIK NASIONAL. UNSPECIFIED.

Text Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional 1.pdf Download (1MB)

Abstract

Syariat Islam Aceh di implementasikan secara formal setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 44 Tahun 19991 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh2 sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Provinsi Aceh merupakan provinsi yang memiliki peraturan daerah (qanun) tentang penerapan syariat Islam secara menyeluruh, qanun tersebut bukan saja mengatur hukum keluarga (pernikahan dan waris) dan ekonomi, tetapi juga mengatur jināyah (hukum pidana) yang tercantum dalam Qanun No. 5 tahun 2000 Pasal 5 ayat (2) dan juga hukum diyāni (ibadah dan akhlak). Adanya legalitas dari pemerintah untuk menerapkan syariat Islam di Aceh direspon oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan beberapa peraturan daerah (Perda) dalam rangka terlaksananya syariat Islam di Aceh. Dari perda-perda itu selanjutnya dikembangkan lagi menjadi peraturan-peraturan daerah yang menyangkut tata laksana syariat Islam yang pada gilirannya melahirkan Qanun Aceh

Actions (login required)

View Item