ANALISIS YURIDIS HAK KAMPANYE CAPRES PETAHANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF ABUSE OF POWER

Subekti, Najib (2022) ANALISIS YURIDIS HAK KAMPANYE CAPRES PETAHANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF ABUSE OF POWER. [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text AYO SEMANGAT DONG.pdf Download (1MB)

Abstract

Presiden Petahana adalah Presiden yang mencalonkan dirinya kembali dalam kontestasi Pemilihan Presiden untuk periode yang kedua. Kedudukan Presiden dalam UUD NRI 1945 mempunyai kedudukan yang sangat strategis yaitu sebagai kepala Pemerintahan dan sebagai kepala Negara. Selain itu, wewenang yang meliputi berbagai aspek baik eksekutif, legislasi, yudisial, militer, hubungan luar negeri dan juga kekuasaan darurat membuat posisi presiden memiliki wewenang yang mencakup segala aspek. Dengan diperbolehkannya Presiden untuk menjabat selama 2 (dua) periode oleh UUD NRI 1945 presiden menjadi sosok yang sangat kuat sebagai kandidat petahana. Dengan kekuasaan dan kedudukan yang sangat kuat, rawan sekali adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana hakikat cuti kampanye bagi Presiden petahana, bagaimana dampak dari cuti atau tidak cutinya presiden petahana dan juga bagaimana kebijakan yang ideal agar terlaksananya demokrasi yang sesungguhnya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif yaitu dengan menganalisis aturan atau regulasi yang pernah berlaku di Indonesia dari tahun 2004, 2009 dan juga tahun 2019. Kemudian aturan tersebut dianalisis menggunakan teori Kampanye, Kewajiban Prediden, dan Abuse of Power. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakikat cuti kampanye yang tertuang dalam pasal 281 ayat (1) huruf b merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh Presiden Petahana dalam melaksanakan kampanye. Hal tersebut dikarenakan rawan akan adanya pencampuradukkan kekuasaan (abuse of power) yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye Presiden petahana. Selain itu, dampak apabila presiden tidak mengambil cuti saat melaksanakan kampanye, dapat berakibat pada penyalahgunaan fasilitas, penyimpangan APBN, dan juga pencampuran kepentingan antara kepentingan pribadi atau kelompok dengan kepentingan rakyat.

Actions (login required)

View Item