PUJIATI, SI (2022) Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Camat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Studi di Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri Periode 2017-2021. Other thesis, IAIN SALATIGA.
Full text not available from this repository.Abstract
Pujiati, Si (2022). Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Camat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Studi di Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri Periode 2017-2021. Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Tata Negara. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Farkhani, S.H., S.H.I., M.H. Kata Kunci: Optimalisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Camat, Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam menjalankan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota dapat dilihat dari keoptimalan program kerja yang dijalankan. Hal ini telah mempunyai indikator khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keoptimalan tugas pokok dan fungsi Camat Purwantoro dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan indikator dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analisis dengan siat penelitian deskriptif-analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan sumber informasi langsung dari narasumber, aturan perundang-undangan terkait tugas pokok dan fungsi camat dalam melaksanakan otonomi daerah. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, kemudian di analisis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian sosiological yurisprudance yang didasarkan pada hukum positif Indonesia dan beberapa teori serta pendapat ahli. Hasil penelitian optimalisasi tugas pokok dan fungsi camat dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Purwantoro periode 2017 sampai 2021, yakni Kecamatan Purwantoro harus mampu melaksanakan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati Wonogiri untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah sesuai local wisdom wilayah masing-masing berdasarkan pada pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk indikator tugas pokok dan fungsi camat terdapat pada Pasal 225 ayat (1) huruf a sampai i yang kemudian diperjelas dengan beberapa sub poin dalam turunan peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 10 ayat (1). Hasilnya adalah standar dalam menjalankan pemerintahan umum, urusan pemerintah daerah, tugas lain amanah pemerintah kabupaten cukup standar dilaksanakan; belum optimal dalam pelaksanaan pemberdayaan, ketertiban, pelayanan masyarakat, penegarakan perda perkada; dan sudah optimal dalam hubungan dengan tokoh masyarakat maupun agama, memelihara sarpras, serta pengawasa desa dan kelurahan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | Agama > Fiqih (Hukum Islam) |
| Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
| Date Deposited: | 30 Jun 2022 20:50 |
| Last Modified: | 30 Jun 2022 20:50 |
| URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/13731 |
Actions (login required)
 |
View Item |
