ANALISIS MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH DALAM PKPU NOMOR 9 TAHUN 2020 PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM

N, M. RISKI CATUR (2022) ANALISIS MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH DALAM PKPU NOMOR 9 TAHUN 2020 PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM. [UNSPECIFIED]

Text Skripsi Muhammad Rizki Catur Nugroho.pdf Download (3MB)

Abstract

Mantan narapidana korupsi mempunyai hak politik untuk mengajukan dirinya sebagai kepala daerah, hak politik tersebut telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Masyarakat memerlukan etika politik Islam untuk menilai etis atau tidak etis calon kepala daerah yang seorang mantan narapidana korupsi. Untuk itu, analisa mengenai mantan narapidana korupsi sebagai calon kepala daerah perspektif PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dan Etika Politik Islam diperlukan untuk memberikan sudut pandang masyarakat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaturan mantan narapidan korupsi yang mengajukan diri sebagai kepala daerah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, dan bagaimana analisa pengaturan mantan narapidana korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 perspektif Etika Politik Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan peristiwa hukum yaitu mengenai mantan narapidana korupsi menjadi calon kepala daerah, dan pendekatan konseptual digunakan untuk mencari dan membuat argumentasi hukum demi menjawab peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber hukum yaitu seumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisa menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip etika politik Islam yaitu amanah, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat kepada pemimpin, namun bukan berarti etika politik Islam menjadi sebuah normatif, tetapi sudut pandang bagi masyarakat dalam menilai baik atau buruknya calon kepala daerah serta menentukan calon kepala daerahnya.

Actions (login required)

View Item