pergantian jabatan anggota dewan perwakilan rakyat yang terjerat kasus korupsi dalam perspektif lembaga perwakilan indonesia dan ahlul halli wal aqdi

Cahyani, Ulya Dwi (2022) pergantian jabatan anggota dewan perwakilan rakyat yang terjerat kasus korupsi dalam perspektif lembaga perwakilan indonesia dan ahlul halli wal aqdi. [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text SKRIPSI FULL ULYA DWI CAHYANI.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Ulya Dwi Cahyani . (33030160027), 2022. Pergantian Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Terjerat Kasus Korupsi Dalam Perspektif Lembaga Perwakilan Dan Ahlul Halli Wal Aqdi.Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institu Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci : Pergantian Jabatan, Anggota Dewan, Lembaga Perwakilan, Ahlul Halli Wal Aqdi. Dewan Perwakian Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Indonesia yang diusung oleh partai politik. Namun pada kenyataannya sebagai wakil rakyat anggota DPRD masih banyak juga yang melakukan tindak pidana seperti korupsi. Seperti yang terjadi di Kota Malang sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD terjerat kasus korupsi yang berimbas pada lumpuhnya aktivitas lembaga. Berdasarkan problematika tersebut, maka muncullah pertanyaan yaitu : Bagaimana pergantian jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terjerat kasus korupsi dalam perspektif lembaga perwakilan? Bagaimana pergantian jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terjerat kasus korupsi dalam perspektif Ahlul Halli Wal Aqdi? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat normatif dengan pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa library research. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil analisis dari penelitian ini adalah bahwa pergantian jabatan anggota dewan perwakilan dalam perspektif lembaga perwakilan Indonesia dilaksanakan dengan proses PAW dimana anggota baru diusulkan oleh pertain politik yang disetujui oleh gubernur namun dalam kasus ini proses PAW yang seharusnya dilakukan selama satu bulan hanya dilakukan Selama 3 hari saja karena apabila tidak segera diganti akan mengganggu jalannya stabilitas pemerintahan Kota Malang. Dalam perspektif Ahlul Halli Wal Aqdi proses pergantian jabatan sejatinya tidak dijelaskan di dalam Al-Qur’an maupun Hadits namun dalam praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad menekankan adanya musyawarah dalam penyelesaian urusan-urusan pemerintahan sehingga musyawarah menjadi metode penggantian Ahlul Halli Wal Aqdi.

Actions (login required)

View Item