Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pembatalan Syarat Minimal Persebaran Wilayah Perolehan Suara dalam Penentuan Pemenang Pemilihan Umum Presiden

, Ernawati (2022) Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pembatalan Syarat Minimal Persebaran Wilayah Perolehan Suara dalam Penentuan Pemenang Pemilihan Umum Presiden. [UNSPECIFIED]

Text Ernawati NIM 33030170004.pdf Download (1MB)

Abstract

Kata Kunci: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Syarat Minimal Persebaran Wilayah Perolehan Suara, Fiqh Siyasah Dusturiyah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilaksanakan dengan metode Pemilihan Umum. Salah satu syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh Suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu dengan sedikitnya 20% (dua puluh Persen) suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari ½ (setengah) Jumlah provinsi di Indonesia. Syarat tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya pengulangan pemilu minimal putaran kedua. Peraturan ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014. Namun, aturan ini dimunculkan kembali dalam Pasal 416 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017. Pasal ini kembali dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu penulis ingin meneliti berkaitan dengan Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pembatalan Syarat Minimal Persebaran Wilayah Perolehan Suara Dalam Penentuan Pemenang Pemilihan Umum Presiden. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yang biasa dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku-buku yang berkaitan yang kemudian dianalisis dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan hakim yang diberikan dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan fiqh siyasah dusturiyah. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip: 1). Prinsip mengutamakan kemaslahatan umat yang dibuktikan dengan representasi wilayah perolehan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden sangat penting dalam menentukan pemenang dari pemilu presiden dan wakil presiden karena Indonesia tidak hanya terdiri dari 1 pulau dan 1 bahasa akan tetapi terdiri dari banyak pulau dan tingkat persebaran penduduk yang tidak merata di setiap Wilayah. 2). Prinsip Keadilan yang dibuktikan dengan adanya potensi pengulangan pada pemilu Presiden dan wakil Presiden harus dihilangkan, karena mengindikasikan pada kerugian yang bersifat material maupun non material.

Actions (login required)

View Item