JUAL BELI TANAH KAVLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Gamol Kecandran Kota Salatiga)

Nureza, Ifada (2022) JUAL BELI TANAH KAVLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Gamol Kecandran Kota Salatiga). [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text Skripsi Fix_33020180155_Ifada Nureza.pdf Download (3MB)

Abstract

Nureza, Ifada, 2022. Jual Beli Tanah Kavling Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Gamol Kecandran Kota Salatiga), Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah. Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing: Dr.Hj. Siti Zumrotun, M.Ag Kata Kunci: Jual Beli, Tanah Kavling, Developer. Hukum Islam Jual beli tanah merupakan suatu hal yang sangat sensitif di dalam kehidupan masyarakat. Dalam jual beli tanah kavling yang terjadi di Gamol Kecandran ini sangat unik yang tidak biasa dengan jual beli tanah seperti pada umumnya dalam pelaksanaannya. Jual beli tanah kavling di sini dilaksanakan dengan menawarkan suatu kerjasama melaksanakan perpecahan tanah untuk membentuk kavling dengan sistem jual beli persyaratan yang pembayaran dilaksanakan jika ada pembeli dan kepemilikan tanah masih atas nama dari pemilik. Adapun berbagai pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik akad jual beli yang terjadi di Gamol Kecandran Kota Salatiga? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang akad jual beli kavling yang terjadi di Gamol Kecandran Kota Salatiga? Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi.Kemudian data dianalisa secara analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dalam penelitian tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah kavling yang terjadi di Gamol Kecandran dilaksanakan dengan penerapan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan penjualan oleh pemilik pun di dasarkan atas kebutuhan ekonomi yang mendesak. Namun, pada pelaksanaan akad yang terjadi di lapangan, terjadi permasalahan yang disebabkan karena kurang terbukanya developer kepada pemilik tanah, sehingga hal tersebut menyebabkan akadnya menjadi fasid atau rusak tetapi dalam persyaratannya diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.  

Actions (login required)

View Item