Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu Tahun 2019 Perspektif Ahkamus Sulthoniyah (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Salatiga)

Ulya, Muhammad Tajuddin (2022) Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu Tahun 2019 Perspektif Ahkamus Sulthoniyah (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Salatiga). [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text MUHAMMAD TAJUDDIN ULYA.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci: Ahkamus Sulthoniyah, Pengawasan Partisipatif dan Pemilu. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui praktek pengawasan partisipatif pada pemilu di Salatiga tahun 2019. Kemudian menjelaskan nilai kemaslahatan dalam perspektif Ahkamus Sulthoniyah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif melalui lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis, menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang kemudian digunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil subjek penelitian Bawaslu Salatiga yang melaksanakan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan pemilu tahun 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang penulis rangkum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama; pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bagian dari implementasi demokrasi yang ada di negara Indonesia. Maka besar kemungkinan untuk perlu di perhatikan implementasi dari kedaulatan rakyat. Dalam praktek ini dilihat pada konteks pengawasan partisipatif Bawaslu Salatiga untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, dan DPRD tahun 2019. Bersamaan dengan hal tersebut melibatkan elemen masyarakat untuk ikut serta adalah hal yang dianggap relevan dengan kondisi komisioner yang terbatas, sedangkan tupoksi kerja pengawasan lebih banyak. Dimana dalam hal ini Bawaslu Salatiga memiliki trobosan pengawasan partisipatif melalui beberapa program kerja seperti pembentukan desa pengawasan dan pembentukan desa anti politik uang. Kedua; Nilai Ahkamus Sulthoniyah pada ranah Imamah dan Ahl al-hall wa al-aqd jelas terindikasi adanya relevansi dan implementasi baik dalam konsep hukum Islam maupun dengan hukum nasional yang kemudian diterapkan di Indonesia. Konsep Al-Mawardi Ahkamus Sulthoniyah yakni kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syar’i. Hal tersebut dibenarkan dengan hadirnya analisis melalui dalil Al-Qur’an yang dikorelasi pada dasar hukum nasional ada titik pencapaian. Nilai yang terkandung dalam konsep Imamah dan Ahl al-hall wa al-aqd secara proses pengawasan partisipatif Bawaslu Salatiga dalam praktek pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD tahun 2019 sukses memberikan kesadaran untuk senantiasa melibatkan elemen masyarakat dan perlindungan unsur masyarakat.

Actions (login required)

View Item