PRAKTIK JUAL BELI PRESET LIGHTROOM MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

arba'atun, Luluk (2022) PRAKTIK JUAL BELI PRESET LIGHTROOM MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text Skripsi_Luluk Arbaatun.pdf Download (1MB)

Abstract

Preset ligtroom merupakan kumpulan rumus dalam pengaturan yang dilakukan pada saat mengedit foto agar foto lebih bagus dan menarik. Sayangnya tidak semua orang bisa menggunakan lightroom untuk mengedit foto, maka muncullah jual beli preset lightroom. Fokus skripsi ini adalah (1) Bagaimana praktik jual beli preset lightroom melalui media sosial? (2) Bagaimana transaksi jual beli Preset Lightroom ditinjau dari hukum Islam dan UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis field research melalui pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yaitu data dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) praktik jual beli preset lightroom bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam mengedit foto agar foto terlihat bagus. Seringkali konsumen merasa dirugikan karena setelah membeli ternyata dari banyaknya preset hanya beberapa yang dipakai. File masih perlu disimpan dan diberi nama satu persatu. Isi dari paket preset seringkali berbeda dengan yang dicontohkan karena setelah diplay preset terbilang mirip dan tidak seistimewa yang dipromosikan. (2) transaksi jual beli preset perspektif hukum Islam belum memenuhi rukun dan syarat jual beli karena terdapat ketidakjelasan dalam objek transaksi (gharar). Selama pembeli diberikan hak khiyar maka transaksi tersebut sah. Namun jika pembeli tidak diberikan hak khiyar maka termasuk jual beli yang dilarang. Perlindungan konsumen dalam jual beli preset lightroom di media sosial telah memberikan hak konsumen,namun pada ketentuan UU no. 8 tahun 1999 pada ketentuan pasal 4 ayat (4), pasal 7 ayat (5), pasal 8 ayat (4) belum terpenuhi.

Actions (login required)

View Item