KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI PENGGUNAAN AKTA PERKAWINAN DI DALAM PENGAJUAN KARTU KELUARGA DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 (studi kasus di desa Katekan kecamatan Ngadirejo kabupaten Temanggung)

JINAN, AHMAD (2022) KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI PENGGUNAAN AKTA PERKAWINAN DI DALAM PENGAJUAN KARTU KELUARGA DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 (studi kasus di desa Katekan kecamatan Ngadirejo kabupaten Temanggung). [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text skripsi PRINT-1-1.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan bertujuan untuk melindungi kepentingan dan menjamin kepastian anggota keluarga. Desa Katekan merupakan desa dengan jumlah penduduk dengan status kawin belum tercatat paling tinggi di Kabupaten Temanggung. Maka perlu dilihat lebih jauh apa urgensi penggunaan akta perkawinan di dalam pengajuan kartu keluarga, bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo mengenai penggunaan akta perkawinan di dalam pengajuan kartu keluarga dan apa faktor yang mendorong dan menghambat penggunaan akta perkawinan di dalam pengajuan kartu keluarga dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris. Informan penelitian ini adalah warga Desa Katekan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara guna memperoleh data primer. Sedangkan studi literatur guna memperoleh data sekunder. Hasil dari penelitian ini, yakni kesadaran hukum masyarakat Desa Katekan mengenai kepemilikan akta perkawinan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 relatif rendah. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 73% informan mengetahui penggunaan akta perkawinan di dalam pengajuan kartu keluarga namun 27% warga tidak mengetahuinya. Sebanyak 21% informan paham mengenai penggunaan akta perkawinan di dalam pengajuan kartu keluarga. Sedangkan sebanyak 79% tidak memahaminya. Sebanyak 93% informan setuju dengan adanya format baru dan status baru dalam kartu keluarga sedangkan 7% informan tidak menyetujuinya. Kemudian sebanyak 20% menyertakan akta perkawinan untuk pengajuan kartu keluarga dan sebanyak 43,33% menyertakan akta perkawinan untuk akta lahir anak sedangkan sebanyak 36,67% tidak menyertakan akta perkawinan. Faktor yang mendorong dan menghambat penggunaan akta perkawinan dalam pengajuan kartu keluarga di Desa katekan ada 3 yaitu Permohonan akta kelahiran, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akta perkawinan dalam pengajuan kartu keluarga dan kurangnya kualitas layanan baik itu dilakukan oleh petugas operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau perangkat Desa Katekan.

Actions (login required)

View Item