ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) MENURUT HUKUM DI INDONESIA ( Studi Kasus di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Tahun 2022)

shofy, Christya Ade (2022) ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) MENURUT HUKUM DI INDONESIA ( Studi Kasus di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Tahun 2022). [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text CHRISTYA ADE SHOFY.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci : Pendistribusian, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Hukum di Indonesia Bantuan Pangan Non Tunai merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan pangan, yang berupa sembako untuk memperoleh makanan yang layak dan gizi seimbang. Pelaksanaan Program Sembako ini diatur dalaam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 tahun 2021. Adapun pokok permasalah dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana proses pendistribusian dana (BPNT) di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican? (2) bagaiman pendistribusian dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditinjau dari dari Permensos nomor 5 tahun 2021? (3) bagaimana pendistribusian dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditinjau dari hukum Islam? Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian setelah data selesai diperoleh, maka dianalisa secara analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu menjelaskan hasil dari penelitian tersebut. Hasil penelitian Analisis Pendistribusian Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Hukum di Indonesia, yaitu pelaksanaan penyaluran Program telah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan penyaluran yang terjadi dilapangan, masih adanya permasalahan dimana penyaluran program sembako ini belum sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf j dan Pasal ayat 8 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2021. Sedangkan menurut hukum Islam proses penyaluran dilakukan oleh pihak e-warung seharusnya sesuai dengan konsep muamalah dimana menyampaikan amanah dengan baik serta menetapkan hukum dengan adil .

Actions (login required)

View Item