ANALISIS TERHADAP PENETAPAN MENGABULKAN DAN MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (Studi Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Bi dan Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Bi)

Indana, Ulfi (2022) ANALISIS TERHADAP PENETAPAN MENGABULKAN DAN MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (Studi Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Bi dan Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Bi). [UNSPECIFIED]

Text Ulfi Indana.pdf Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan usia minimal seseorang untuk dapat melakukan perkawinan yakni harus berusia 19 tahun untuk pria maupun wanita. Di samping memberikan batasan usia menikah, di dalamnya juga memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan dengan mengajukan dispensasi nikah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah yang kemudian dikaji dengan menggunakan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif dengan disertai analisa serta pengujian kembali pada semua data yang telah dikumpulkan. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif yakni dilakukan dengan mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan analisis interaktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada penetapan Nomor 606/Pdt.P/2020/PA.Bi sebab anak pemohon telah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan. Sedangkan hakim menolak permohonan dispensasi nikah pada penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2021/PA.Bi karena anak para pemohon mengaku masih sanggup menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, dalam kajian Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan menggunakan Hukum Islam, sebab pada permohonan ini terdapat percampuran antara unsur mafsadah dan maslahah, sehingga harus didahulukan menolak mafsadah daripada mengambil maslahah. Sedangkan hakim menolak permohonan dispensasi nikah dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 hingga 18 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Actions (login required)

View Item