TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERJANJIAN PADA UNIT PENGELOLAAN KEUANGAN (Studi Kasus BUMDES Banding Makmur di Desa Banding Kecamatan Bringin)

Birroh, Alfinatul (2023) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERJANJIAN PADA UNIT PENGELOLAAN KEUANGAN (Studi Kasus BUMDES Banding Makmur di Desa Banding Kecamatan Bringin). [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text SKRIPSI ALFINATUL BIRROH.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci : Hukum Islam, Akad Perjanjian, Unit Pengelola Keuangan Berdasarkan Akad Perjanjian Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) BUMDES Banding Makmur Desa Banding Kecamatan Bringin Penulis melihat ada beberapa hal yang terjadi dalam prakteknya yang kurang berjalan dengan aturan. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait: (1) Bagaimana praktik akad perjanjian pada Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Badan Usaha Milik Desa Banding Kecamatan Bringin? Dan (2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik akad perjanjian pada Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Badan Usaha Milik Desa Banding Kecamatan Bringin? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan adalah metode analisa induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah yang berlaku di lapangan. Hasil penelitian ini bahwa praktik simpan pinjam yang terjadi di Desa Banding Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang antara masyarakat dan Unit Simpan Pinjam BUMDes yaitu nasabah (masyarakat) datang langsung ke kantor BUMDes untuk memohon pinjaman. Nasabah melengkapi syarat-syarat yang diajukan oleh pengurus kemudian melakukan perjanjian yang berisi bahwa nasabah mengembalikan pinjamannya beserta tambahan 1,5% dari jumlah pinjaman setiap bulan, sesuai dengan waktu yang disepakati. Apabila nasabah mengalami kemacetan membayar, maka pengurus mengelurkan peringatan pertama, mengunjungi rumah nasabah untuk musyawarah bagaimana menyelesaikan masalah. Dan jika nasabah masih terjadi kemacetan kredit berkelanjutan, maka pihak BUMDes mengambil tindakan jalur hukum yang berlaku. Dalam Praktik Akad Perjanjian pada UPK BUMDES Banding Makmur termasuk dalam akad Qardh.Terdapat tambahan 1,5% setiap bulan yang merupakan biaya Administrasi yang di bebankan kepada Nasabah hal ini sejalan dengan Akad Qard dalam KHES Pasal 607 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan sudah menjadi kebiasaan di Desa Banding. Disamping itu dalam praktiknya para nasabah juga banyak yang menyalahi akad yaitu para nasabah menggunakan uang pinjaman yang seharusnya untuk modal Usaha tetapi digunakan untuk kebutuhan secara Konsumtif. Hal ini menjadikan akad dalam qardh menjadu rusak atau fasad.

Actions (login required)

View Item