IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS APBD TAHUN 2021)

Wijaya, Qhun Krisna (2023) IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS APBD TAHUN 2021). [UNSPECIFIED]

Text SKRIPSI QHUN KRISNA WIJAYA-HTN.pdf Download (2MB)

Abstract

Krisna Wijaya, Qhun. 2022 fungsi pengawasan dprd kabupaten semarang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus apbd tahun 2021). Skripsi. Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Dr. Fahmy Asyhari, S.H. M.H., Kata Kunci: DPRD, Pengawasan, APBD, Kesejahteraan Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Semarang terhadap pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan APBD di Kabupaten Semarang. Demi mempermudah pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif- empiris dengan menetapkan narasumber penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Semarang dangan Sampel penelitian yang diambil dari perwakilan anggota DPRD Kabupaten Semarang yaitu wakil ketua dan ketua komisi A DPRD Kabupaten Semarang yang dijadikan sebagai Key Informan. Setelah peneliti melakukan observai dan wawancara di lapangan, maka diketahui pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Semarang terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap APBD untuk mewujudkan kesjahteraan masyarakat mengenai regulasinya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, akan tetapi mengenai implementasinya atau dalam hal eksekusi menjalankan programya belum berjalan secara maksimal karena adanya berbaagai faktor kndalanya. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Semarang terhadap pelaksanaan APBD untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat meliputi: keterbatasan fasilitas dan data lapangan yang terbaru sehingga mempengaruhi kelancaran pengawasan, kurangnya anggota DPRD yang beritegritas secara baik dan kecakapannya masih kurang, Adanya penyelewengan dari pihak ke tiga yang menjadikan program dari DPRD dan Pemerintah yang tidak berjalan dengan semestinya dan lain sebagainya.

Actions (login required)

View Item