ANALISIS PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI PERSPEKTIF PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2018 (Studi Putusan Nomor : 001/PL/LP/PP/ADM/Kab/14.34/XI/2018)

Trimulyani, Anik (2023) ANALISIS PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI PERSPEKTIF PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2018 (Studi Putusan Nomor : 001/PL/LP/PP/ADM/Kab/14.34/XI/2018). [UNSPECIFIED]

Text ANIK TRIMULYANI.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Trimulyani, Anik. 2022. Ananlisis Putusan Bawaslu Kabupaten Wonogiri Perspektif Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 . Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Munajat, M.A., Ph.D. Kata kunci: Putusan Bawaslu, Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018, Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten merupakan lembaga pengawas pemilu yang memiliki wewenang untuk memberikan ajudkasi terhadap sengketa pemilu salah satunya pelanggaran administrasi pemilu. Pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan penyelesaian sengketa pemilu, Bawaslu Kabupaten berpedoman pada Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang . Pada putusan yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Wonogiri muatannya membatalkan seluruh tahapan rekuitmen PPK se-kabupaten Wonogiri, tetapi pembatalan tahapan rekruitmen PPK tersebut hanya diberlakukan pada kecamatan Ngadirojo Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus (case study research), yang mengunakan pendekatan yuridis normatif (legal research). Penelitiaan ini bersifat sifat penelitian deskriptif analitis. Untuk data primernya yaitu Putusan Bawaslu Nomor: 001/PP/LP/PP/ADM/Kab/14.34/XI/2018 tentang dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. Sedangkan data sekunder dari referensi tertulis yaitu Undang-Undang, Putusan, Perundang-undangan tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, buku, dan jurnal. Hasil penelitian ini adalah pada pokoknya KPU Kabupaten Wonogiri telah melakukan tugas yang diamanatkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018. Namun dalam pelaksanaanya terdapat tahapan yang tidak dilaksanakan yaitu tahapan verifikasi terhadap calon anggota PPK yang tidak terpilih pada Pilgub Tahun 2018. Pelapor melaporkan Komisi Pemilihann Umum Kabupaten Wonogiri adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Sehingga dalam perkara ini Bawaslu ajudikasi terhadap KPU Kabupaten Wonogiri untuk pembatalan nama-nama anggota PPK yang berhasil lolos disalah satu kecamatan saja, yaitu Kecamatan Ngadirojo.

Actions (login required)

View Item