ANALISIS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 113.81-1164 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN BRINGJEN TNI ANDI CHANDRA AS’ADUDDIN MENJADI PENJABAT KEPALA DAERAH PERSPEKTIF UU NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI DAN MASHLAHAH

LESTARI, DWI (2023) ANALISIS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 113.81-1164 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN BRINGJEN TNI ANDI CHANDRA AS’ADUDDIN MENJADI PENJABAT KEPALA DAERAH PERSPEKTIF UU NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI DAN MASHLAHAH. [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text skripsi_dwilestari_124.pdf Download (2MB)

Abstract

Adanya Kepmendagri Nomor 113.81-1164 tahun 2022 tentang pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin menjadi penjabat kepala daerah Bupati Seram Bagian Barat menuai pro kontra karena keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang TNI yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa anggota TNI yang akan menjabat dalam jabatan sipil harus pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sedangkan Brigjen TNI Andi Chandra masih aktif menjadi anggota TNI. Dari latar belakang tersebut dapat diambil fokus penelitian yaitu bagaimana pertimbangan pemerintah mengangkat anggota TNI aktif menjadi penjabat kepala daerah dan bagaimana analisis Kepmendagri Nomor 113.81-1164 tahun 2022 ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan dengan tinjauan hukum islam Mashlahah. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan memperoleh data dari bahan hukum primer maupun sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kamus hukum, dan putusan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari materi-materi yang terkait dengan Tentara Nasional Indonesia, penjabat kepala daerah, dan mashlahah. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil, pertimbangan pemerintah mengangkat anggota TNI aktif menjadi penjabat kepala daerah ialah apabila seseorang tersebut telah menjabat jabatan tinggi madya atau pratama, memenuhi syarat, dan sesuai kompetensi dalam menangani wilayah meskipun terdapat peraturan yang saling bertentangan. Analisis pada Kepmendagi No. 113.81-1164 ditinjau dengan UU No. 34 tahun 2004 diperoleh bahwa keputusan berlawanan dengan Undang-Undang tersebut karena anggota TNI harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu jika ingin menjabat dalam jabatan sipil atau menjadi kepala daerah. Kedua jika ditinjau dengan mashlahah keputusan tersebut dapat membawa manfaat dan menghindari kerusakan karena Brigjen TNI Andi Chandra telah sesuai kompetensi dan memahami wilayah Seram Bagian Barat yang terdapat konflik batas wilayah.

Actions (login required)

View Item