PUTUSAN TUNTUTAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN 2022 (Tinjauan Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian)

, Nabiel fikril islami (2023) PUTUSAN TUNTUTAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN 2022 (Tinjauan Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian). [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text Skripsi Nabiel.pdf Download (1MB)

Abstract

Data putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2022, bahwa terdapat 329 kasus perceraian dengan 251 merupakan perkara cerai gugat dan 78 kasus cerai talak. Artinya sekitar 76% perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2022 adalah perkara cerai gugat. Kemudian didapatkan sampel dari 10 putusan, hanya 3 putusan yang berisi tuntutan nafkah. Data penelitian ini menggambarkan bahwa perlindungan hak-hak dalam perkara perceraian, khususnya cerai gugat belum berjalan maksimal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat tahun 2022 serta hambatan dan solusinya. Pelaksanaan tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Salatiga belum terlaksana secara maksimal disebabkan kareana faktor internal dan eksternal, sehingga adanya surat keputusan dirjen badilag nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 seyogyanya dapat menjadi pedoman pelaksanaan bagi hakim untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pemerintah khususnya lembaga terkait yang menaungi atau bekerjasama dengan badan lembaga peradilan agama hendaknya mengawal, melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Bagi seorang istri diharapkan untuk berperan aktif dalam persidangan serta mengetahui atas hak-hak yang didapat atas diri sendiri dan anak terutama atas anak dalam hal menentukan hak asuh dan biaya pemeliharaan anak.

Actions (login required)

View Item