TINJAUAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NO. 110 TAHUN 2009 TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DILUAR NIKAH (Studi kasus di Desa Sendangharjo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)

Ismail, Amirullah Maulana (2023) TINJAUAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NO. 110 TAHUN 2009 TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DILUAR NIKAH (Studi kasus di Desa Sendangharjo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan). [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text Amirulloh Maulana Isma’il.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci: Pengangkatan anak, Peratauaran Mentri Sosial No.110 Tahun 2009, Diluar Nikah. Perkawinan adalah sendi keluarga sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui meilihat tinjauan Peraturan Mentri Sosial No 110 Tahun 2009 terhadap pengangkatan anak di Desa Sendanagharjo Kecamatan Karanagrayaung Kabupataen Grobogan. Peneitian ini menggunakan jenis peneitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris data diperoleh langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang mana dalam skripsi ini membahas pengangkatan anak diluar nikah lalu dianalisis menggunakan peraturan mentri sosial no 110 tahun 2009. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mentri Sosial No.110 Tahun 2009. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orangtua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti misalnya, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur didalam perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item